Jaminan Kesehatan untuk Semua Kalangan, Apa Hanya Angan-angan Kita?

Contoh dari kesenjangan ini dapat dilihat di beberapa daerah terpencil seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Akses menuju rumah sakit atau puskesmas membutuhkan perjalanan panjang dan memakan waktu berjam-jam. 

Belum lagi, infrastruktur yang terbatas seperti jalan yang rusak dan transportasi yang minim membuat akses ke layanan kesehatan menjadi semakin sulit. 

Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah perkotaan, di mana fasilitas kesehatan modern, lengkap dengan dokter spesialis, tersedia dengan mudah.

Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah jaminan kesehatan untuk semua ini benar-benar dapat diwujudkan jika kesenjangan ini masih terjadi? 

Jawabannya, tentu tidak akan mudah. Meskipun pemerintah telah berupaya memperbaiki infrastruktur dan distribusi tenaga medis, langkah ini memerlukan waktu yang panjang dan investasi yang tidak sedikit.

BPJS Kesehatan Program yang Masih Penuh Tantangan

BPJS Kesehatan, sebagai salah satu pilar utama Jaminan Kesehatan Nasional, telah beroperasi sejak tahun 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Namun, kenyataannya, BPJS Kesehatan masih menghadapi banyak tantangan yang membuat impian jaminan kesehatan untuk semua terasa sulit tercapai.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah defisit anggaran. Menurut laporan Kementerian Keuangan, pada tahun 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp13 triliun. 

Defisit ini terjadi karena besarnya beban yang harus ditanggung BPJS akibat tingginya jumlah klaim yang diajukan masyarakat. 

Akibatnya, pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS sering kali tidak maksimal, dengan antrian panjang, keterbatasan obat-obatan, hingga pelayanan yang kurang memuaskan di beberapa rumah sakit.