Kerusuhan Mei dan G 30 S, Hadiah Bom Waktu dari Dunia Teroris

Namun bila mempelajari sisi lain para pelaku teror lokal di Indonesia, maka faktor eksternal seperti Alqaeda atau ISIS hanyalah katalis untuk radikalisme dan ekstremisme di Indonesia mengingat bibit radikalisme itu sudah tumbuh dan bersemai lama di Indonesia dengan latar belakang perebutan kekuasaan seperti yang diramaikan sejak zaman Ken Arok dan keturunannya, kemudian keruntuhan Majapahit, kedatangan kolonial dan pengaruh Islam, hingga akhirnya sampai kini pada democrazy saracenisme yang semakin kebablasan.

Selain itu juga karena kepentingan sesaat seperti Pilkada dan Pilpres, elemen-elemen pemerintahan dan sistem kekuasaan kemudian berselingkuh dengan radikalisme tersebut, sehingga aksi-aksi teror terus saja terjadi dan upaya-upaya menetralisir tidak mencapai hasilnya. Dan pada saat bersamaan juga, era Reformasi semakin menggenaskan penglihatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela telah membuat sebagian orang kehilangan akses ke sistem kekuasaan politik dan ekonomi untuk kemudian beralih memberontak dan lalu pada tingkat ekstrem berusaha mengacaukan sistem secara keseluruhan dengan tindakan teror. 

Teror mereka ini, dari hari ke hari cukup berhasil menakut-nakuti masyarakat. Dengan itu, makna hari  Reformasi yang bersebelahan dengan hari kebangkitan nasional, sepertinya benar-benar membangkitkan reformasi jiwa terorisme dan nepotisme yang saling bersinkronisasi memperbaharui era atau zamannya beraksi.

Dengan itu, Indonesia pun sudah sejak lama dan menjadi semakin mengeras setelah munculnya kebangkitan Salafisme dan Wahabisme, selain mengalirnya uang serta ideologi keras dari Timur Tengah berbenturan dengan Ideologi kedas dari Barat yang membuat sel-sel teror di Indonesia dan seluruh dunia meluas bagai jejaring sosial media atau internet yang tak mungkin dipangkas dengan cara-cara kekerasan semata. 

Dengan sebagai contoh melihat pada uang dan ideologi keras dari Arab Saudi yang penguasa Saudi pun tak bisa menjinakkanya, telah membantu menyuburkan radikalisme karena aliran uang itu tidak lagi dibarengi oleh kemampuan negara dalam memonitornya. Dengan begitu, kearsitekan muslihat para penanam modal prahara itu bisa lebih ilusif dalam membangun jaringan terinfrastruktur dari beberapa ornamen melemahkan dan menjajah suatu negeri untuk membangun konstelasi The New World Order sebagai berikut:

• Pertama, kaburkan sejarahnya;
• Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya;
• Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhur, dengan mengatakan jika leluhur itu bodoh dan primitif.

Dan di Indonesia, hal ini semakin krusial pada zaman kolonial hingga sekarang berdampak pada generasi milenium dalam keabu-abuan. 

Setidaknya pendekatan pemerintahan dan pihak terkait yang prural dan universal dalam membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat dapat mengurangi dan terhindarkan masyarakat dari pengaruh ajaran ataupun doktrinasi radikal. Sebagaimana konsesus penyelesaian yang pernah diutarakan Perdana Menteri Malaysia,"Manakala terorisme tumbuh subur sebagai akibat dari ketidapuasan masyarakat dan persepsi masyarakat atas ketidakadilan, maka langkah hukum saja tidak akan efektif mengatasinya. 

Untuk berhasil mengalahkan terorisme kita tidak punya pilihan selain mengenali akar masalah dari terorisme. Masalah-masalah sosial yang berusaha ditunggangi kaum teroris untuk memobilisasi dukungan masyarakat, harus bisa diatasi. Itulah alasan perlunya reformasi, konsesi dan kompromi."

Karena itu, dari kepentingan reformasi; konsesi dan kompromi itu adalah kebutuhan sebuah rezim untuk mengelola sistem kekuasaan yang peduli pada keadilan, transparansi, dan kejujuran sehingga titik-titik letup emosi massa seperti birokrasi dan kekuasaan yang korup mungkin tidak muncul menjadi alasan bagi teroris untuk menggarap ketidakpuasan publik atas perilaku korup itu. sehingga, menyangkut konsensi dan kompromi adalah memberi tempat kepada masyrakat untuk sama-sama membangun sistem kekuasaan ekonomi, politik, dan budaya sehingga mereka menjadi peserta aktif pembangunan bukan lagi objek semata. 

Frankincense (Purwokerto, 12 Mei 2018)