Pembukaan Konferensi Timor II

"Tersingkirnya Perempuan dalam Pembangunan, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Pengambilan Keputusan Telah Meningkatkan Kekerasan, Migrasi dan Perdagangan Perempuan di NTT"

Forum Pengada Layanan, bersama Komnas Perempuan, Yayasan BaKTI dan Sanggar Suara Perempuan (SSP) Soe dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Oxfam dan Program MAMPU -- DFAT. Konferensi ini akan dilaksanakanselama 2 hari, dimulai hari ini tanggal 21 sampai 22 Nopember 2017 di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan dihadiri 154 peserta dari organisasi perempuan komunitas, pendamping korban, perguruan tingi, jurnalis, lembaga adat, aparat penegak hukum dan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wiayah NTT.

Konferensi Perempuan Timor II merupakan kelanjutan dari Konferensi Perempuan Timor I  tahun 2016 di Belu, Kabupaten Atambua. Dalam sambutan ketua panitia Ir. Filipin Therik dari SSP Soe, Konferensi II dilakukan dengan tema "Meneguhkan komitmen para pihak dan menguatkan jejaring gerakan perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan". Konferensi ini bertujuan mendorong lahirnya kerjasama berbagai komponen dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan khususnya di tanah Nusa Tenggara Timor dan sebagai forum refleksi atas pelaksanaan Konferensi Perempuan Timor I.

"Perempuan di Provinsi NTT merupakan kelompok miskin terbesar dan masih terus mengalami berbagai betuk kekerasan, perdagangan orang dan ketidakadilan hingga saat ini", kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT dalam sambutan pembukaan.Bahkan dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Provinsi NTT menyatakan, proses kapitalisasi dalamberbagai kehidupan telah membebani kehidupan masyarakat dan menjadikan situasi yang lebih berat kepada perempuan baik dalam kehidupan publik maupun dalam kehidupan rumah tangga, terutama perempuan yang tinggal di wilayah perbatasan yang sangat minim akses infomasi, layanan kesehatan, pendidikan serta pekerjaan.

Di rumah tangga, perempuan juga kehilangan kepemilikan terhadap tanah dan kekayaan rumah tangga. Pemerintah Provinsi akan terus menerus menurukan KtP dan perdagangan orang melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Gubernur sangat mengapreasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Konferensi Perempuan Timor II, karena memperlihatkan kepudulian semua pihak terhadap masalah kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timor.

Bagi perempuan komunitas, Konferensi II ini dianggap sangat bermanfaat. "Dalam pertemuan ini saya dapat pembelajaran dan pengetahuan dari beberapa daerah, dan kami perempuan Timor dapat menyuarakan suara kami yang selama ini tidak didengar", ujar Ibu Yaneta Sapay dari Desa Nunusuhu, Timor Tengah Selatan. (fpl-ss)