Pengaruh Negatif Politik Mahar di Indonesia (Part-2)

Pengaruh Negatif Politik Mahar di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi menghadapi berbagai tantangan dalam proses politiknya. Salah satu tantangan terbesar adalah praktik politik mahar, yaitu transaksi pemberian sejumlah uang atau barang kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan sebagai calon dalam pemilihan umum. Praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga membawa sejumlah dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat dan sistem politik itu sendiri.

Menurunkan Kualitas Kepemimpinan

Politik mahar cenderung menurunkan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Calon pemimpin yang terlibat dalam praktik ini lebih fokus pada pengembalian investasi mereka daripada melayani kepentingan publik. Mereka yang telah mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan dukungan partai akan merasa perlu untuk "balik modal" setelah terpilih, yang mengakibatkan penurunan komitmen terhadap pelayanan publik.

Pemimpin yang terpilih melalui jalur mahar politik cenderung lebih memperhatikan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak berpihak kepada rakyat, melainkan lebih menguntungkan para donatur atau kelompok tertentu yang mendukung kampanye mereka. Hal ini jelas mengurangi kualitas kepemimpinan, karena pemimpin yang seharusnya berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah sibuk dengan urusan pengembalian investasi politik.

Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Praktik politik mahar meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan posisi, pemimpin merasa perlu mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Cara yang paling mudah dan sering kali dilakukan adalah dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan korupsi dan kolusi.

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat terpilih ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap para pemimpin dan merasa tidak percaya bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Ini menciptakan siklus negatif di mana korupsi semakin merajalela dan integritas pemerintah semakin tergerus.

Ketidakadilan dan Diskriminasi

Praktik politik mahar menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi politik. Hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang cukup yang dapat berpartisipasi dan mendapatkan dukungan dari partai politik. Hal ini mendiskriminasi calon-calon potensial yang sebenarnya kompeten dan memiliki visi yang baik untuk masyarakat, tetapi tidak memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar.

Ketidakadilan ini juga berarti bahwa keputusan politik sering kali didasarkan pada siapa yang bisa membayar lebih, bukan pada siapa yang paling layak atau kompeten. Ini mengakibatkan banyak calon berkualitas yang tidak mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dampaknya, potensi besar yang dimiliki oleh para calon kompeten ini terbuang sia-sia, sementara masyarakat harus puas dengan pemimpin yang dipilih bukan karena kompetensinya, tetapi karena kekuatan finansialnya.

Kesimpulan

Pengaruh negatif politik mahar sangat merusak bagi demokrasi di Indonesia. Menurunnya kualitas kepemimpinan, meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta terciptanya ketidakadilan dan diskriminasi adalah beberapa dampak buruk yang harus dihadapi. Untuk memperbaiki keadaan ini, perlu adanya upaya serius dari semua pihak, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik politik mahar, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kekuatan finansial.

Dengan demikian, demokrasi yang sejati dapat terwujud di Indonesia, di mana pemimpin yang terpilih benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hanya dengan langkah-langkah seperti ini, rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari sistem politik yang bersih dan adil.(*)

Penulis berusaha mengkaji lebih dalam praktik mahar politik di Indonesia dengan mengacu pada berbagai referensi. Meskipun penulis hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA, namun dengan bantuan literatur yang komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mencari solusi terhadap fenomena(red) mahar politik yang kompleks ini.(*)

---

*Artikel ini mencoba mengungkap bahaya politik mahar yang diduga marak terjadi, yang berpotensi merusak proses demokrasi dan kualitas kepemimpinan di berbagai daerah di Indonesia.*

Oleh : Baret M. Lanang

Refresi:

Assidiqie,  Jimly.  Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Jakarta: Konstitusi Press, 2017. Ernita, dkk.

A Gau Kadir. "Dinamika Partai Politik di Indonesia",. Sosiohumaniora, Vol. 7 No.2 (2014).

Ahmad Jurin Harahap. "Risywah dalam Perspektif Hadis",. Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2, No. 2 (2018).

Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah

Da  Farida.  Mahar  Politik  Dalam  Pandangaaan  Politik  Hukum  Di Indonesia". Galuh Justisi, Vol.7 No.1. (2019).

Feri  Amsari,  "Menjerakan  Pelaku  "Uang  Mahar  Pemilu".  Jurnal  Anti Korupsi Integritas,: Vol. 5  No.1, (2019).

Ibadurrahman,  "Implementasi  dan  Dampak  Politik  Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Daerah". Lex Renaisan No. 4 Vol. 4, (2021).

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H