Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 34 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Premi Restrukturisasi Perbankan ( PRP ).
Merujuk pada definisi PRP itu sendiri adalah Sejumlah uang yang dibayarkan Bank sebagai Bagian dari Premi Penjaminan yang besarnya menjadi tambahan dari Premi Penjaminan yang dikenakan kepada Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) untuk pendanaan PRP.
Untuk pertama kali, pembayaran premi program restrukturisasi tersebut dibayarkan oleh Bank pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 mendatang.
Sementara itu terkait besaran PRP dihitung berdasarkan besaran persentase tertentu yang dihitung dari kombinasi kelompok Bank  berdasarkan JUMLAH ASET dan TINGKAT RESIKO BANK.
Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja menuturkan bahwa dalam perumusannya aturan PRP juga sudah sempat menjadi bahan pembahasan oleh Asosiasi Perhimpunan Bank Nasional ( PERBANAS ).
Selaku pelaku industri Perbankan, PT. Bank Central Asia Tbk. ( BCA ) menyambut baik segala ketentuan yang dimandatkan oleh regulator.
Sambutan baik tersebut ia sampaikan di sela acara Rapat Umum Anggota Ikatan Bankir Indonesia di Jakarta ( 4/7/2023 )
Jahja menambahkan, dalam implementasinya nanti pembayaran premi restrukturisasi perbankan memang dinilai akan sedikit menambah beban khususnya pada sejumlah bank kecil.
Ia mengungkapkan bahwa pembayaran premi tersebut akan sangat tergantung pada profit yang diperoleh masing – masing Bank. Jika profit masih besar tentunya tidak perlu dibebankan pada nasabah. Tetapi jika margin profit Bank sudah tipis, tentunya akan dibebankan pada nasabah.
Tetapi, Jahja memastikan bahwa nasabah Bank BCA tidak perlu khawatir lantaran pihaknya dinilai masih memiliki profitabilitas yang cukup.
Sementara, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) memberikan tanggapan atas PP No. 34 Tahun 2023 yang mengatur PRP tersebut. Ketua Dewan komisioner OJK, Mahendra Siregar menuturkan bahwa dalam perilisannya, PP ini dinilai telah melalui serangkaian pertimbangan , sehingga menurutnya aturan pembayaran premi tersebut dinilai tidak akan membebankan pelaku industri.
“ Pada prinsipnya akan menambah beban Perbankan, namun diyakini tidak akan memberatkan industri Bank karena sebenarnya relative rendah kalau dibandingkan dengan keuntungan perbankan selama ini jika dilihat secara historis, “ jelas Mahendra dalam Agenda Rapat Umum Dewan Komisioner, dikutip Kamis ( 6/7/2023 ).
Mahendra juga menambahkan di tengah kondisi industri Perbankan yang solid dan sehat seperti saat ini, implementasi prinsip menghadapi hal buruk tersebut dinilai tepat dilakukan.
Penulis : Floriana Dalima
Sumber : Bisnis.com
