Kinerja Humas Pemerintah Harus Dibenahi

Mengamati kinerja humas pemerintah pada awal tahun politik 2019 ini masih belum optimal. 

Saat para politisi mulai menyampaikan pernyataan-pernyataan yang populis tetapi tidak realistis, seringkali tidak didasarkan pada data dan fakta yang ada.

Kementerian teknis tentu menjadi sasaran pertama karena kritik yang disampaikan para politisi mengenai kinerja pemerintah berkaitan langsung dengan data yang dimiliki kementerian. 

Akibatnya humas kementerian/lembaga terkait harus buru-buru mengklarifikasi pernyataan tersebut sebelum terlanjur menjadi polemik di masyarakat.

Tahun 2020 akan menjadi tahun yang lebih melegakan bagi humas pemerintah. Penegakan hukum saat ini tengah digalakkan atas maraknya berita-berita hoax. 

Meski begitu, humas kementerian/lembaga harus tetap siap merespon setiap krisis secepat mungkin. Bahkan dalam hitungan jam, lebih cepat lebih baik untuk mencegah penyebarannya yang seperti wabah.

Tidak hanya itu, dalam dua tahun terakhir tekanan politik kepada kementerian dan lembaga memaksa humas pemerintah untuk menyusun counter narrative dalam hitungan jam. 

marocpress.com

Pernyataan politis dan klarifikasi counter narrative di media sosial, media online, dan cetak akan terus berlanjut berbalas dalam hari berikutnya dan seterusnya. 

Namun, ini hanya bersifat sementara. Ketika suhu politik mulai normal seperti sekarang, situasi akan kembali seperti semula.

Lalu, apakah pekerjaan kehumasan selesai bersamaan dengan mulai lengangnya riuh rendah tahun politik?

Belum, karena sesungguhnya salah satu tugas utama kehumasan adalah mempersiapkan strategi komunikasi dan membangun sistem komunikasi dan informasi yang sehat, akuntabel, dan terpercaya. 

Wujudnya seperti sistem layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang saat ini sudah diberikan oleh setiap kementerian dan lembaga.

Program kehumasan yang sistematis juga perlu dipersiapkan melalui sinergi kehumasan pemerintah salah satunya melalui bahan ajar untuk anak usia sekolah dan mahasiswa. 

Mengapa humas perlu meraih dukungan publik dunia pendidikan? Karena yang dimaksud dengan "publik" dewasa ini tidak terbatas pada para netizen dan konstituen/ pemilih dalam pemilu, tetapi juga lebih luas yaitu masyarakat di dunia pendidikan. 

Anak-anak usia sekolah dan mahasiswa perlu mendapatkan asupan informasi yang benar, independen dan terpercaya sejak awal.

Melek informasi sejak usia dini dapat membantu membangun konstruksi logika informasi yang sehat dan tentu akan memperkuat kesadaran publik ke depan. 

Tak hanya itu, konten dan materi kesadaran yang ditanamkan dalam jangka panjang sejak usia sekolah akan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan konten media sosial yang arus perubahannya sangat cepat dan sifatnya instan.

Dari segi struktur dan jumlahnya, masyarakat pendidikan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi target diplomasi publik yang sehat. 

Melihat potensi tersebut, model edukasi publik dengan gaya kehumasan konvensional sudah saatnya bertransformasi agar semakin diminati, dan diterima masyarakat yang lebih luas.

Model kehumasan konvensional yang lebih bersifat formal belum dapat menjangkau kalangan muda. 

Belum mampu merebut perhatian publik, alih-alih merebut dukungan. Padahal segmen kalangan muda inilah yang paling dominan mengisi ruang-ruang virtual dan media sosial dan dikenal sebagai netizen.

Ekspektasi kalangan muda atas konten media sosial terus meningkat seiring dengan naiknya investasi perusahaan-perusahaan yang menggarap promosi melalui konten media sosial untuk merebut pasar di dalamnya. 

Tak hanya itu, efisiensi biaya marketing melalui media sosial dibandingkan media konvensional seperti cetak dan televisi mendorong lebih banyak marketer terjun mengisi konten media sosial. Akibatnya kontennya menjadi semakin banyak, kreatif dan unik.

Tidak banyak yang sadar, konten informasi kehumasan berkompetisi langsung dengan semua itu untuk meraih perhatian publik di media sosial. 

Perlu upaya yang lebih keras untuk mengkampanyekan kebijakan publik kepada masyarakat. Untuk mengemas semenarik mungkin suatu informasi publik agar "renyah" dan diminati itu tidak mudah. 

Bagaimana mau meraih dukungan publik, sementara perhatian publik pun belum dapat dijangkau?

Strategi komunikasi yang menempatkan media sosial menjadi salah satu prioritas saluran utama komunikasi publik sudah sangat tepat. 

Sementara itu, daya saing kualitas produksi dan pola distribusi konten audio visual di setiap kementerian dan lembaga pemerintah perlu terus ditingkatkan. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa situasi saat ini menempatkan produk informasi kehumasan pemerintah perlu berkompetisi sangat ketat di tengah arus deras informasi yang sangat dinamis untuk meraih perhatian dan dukungan publik.