Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, Simulasi Sederhana

PEMBAHASAN

Salah satu asumsi dari analisis ini adalah bahwa tabel input-output 192 sektor tidak akan disesuaikan dengan sejumlah sector yang dibebaskan dari tariff PPN berdasarkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN-BM. Asumsinya adalah seluruh sector akan dianggap sebagai basis pajak potensial. Demikian juga proporsi PPN yang dikenakan atas UMKM berdasarkan PMK-197/PMK.03/2013 dengan batas tertentu dibebaskan dari PPN, tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Hal ini dilakukan untuk melihat potensi maksimal dari masing-masing sector.

Selanjutnya, estimasi dilakukan dengan langsung menggunakan kolom 309 dari table input-output yang merupakan jumlah total permintaan akhir dari masing-masing sector/ total output yang diduga dapat dikenai PPN sebesar 10%. Kolom 309 akan dikalikan dengan 10% untuk mendapatkan jumlah potensi PPN.

DAFTAR PUSTAKA

• Direktorat Jenderal Anggaran. Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi 2018. 2018. Jakarta: Kementerian Keuangan;
• Hidayat Amir, Suahasil Nazara. Analisis perubahan struktur ekonomi dan kebijakan strategi pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 dan 2000. Jakarta; JEPI;
• Eldo Malba, Iqbal M. Taher. Analisis input-output atas dampak sector pariwisata terhadap perekonomian Maluku. Jakarta: Jurnal Universitas Indonesia;
• Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga;
• Heru Setiadi. 2015. Input-output analysis to estimate Indonesia's value added tax potential. Jakarta: Thesis
• Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Yogyakarta: Andi;
• Soemitro, Rochmat. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco;
• Suparmoko. 2005. Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta;
• Todaro, Michael dan Stephen C. Smith.2016. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga;
• Undang-undang nomor 17 tahun2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
• Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN-BM