Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Sumatera Barat cenderung rendah, berkisar antara 50-60%. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini termasuk pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), yang membuat jarak tempuh bagi pemilih semakin jauh. Selain itu, ada juga faktor ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia, yang membuat pemilih enggan untuk datang ke TPS.
- Politik Uang
Praktik politik uang masih menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada. Temuan menunjukkan adanya indikasi politik uang di beberapa daerah, yang dapat merusak integritas proses pemilu dan mempengaruhi pilihan pemilih.
- Sumber Daya Manusia (SDM)
Rekrutmen dan pelatihan SDM ad hoc untuk penyelenggaraan pilkada sering kali menghadapi tantangan. Kualitas dan kapasitas petugas KPPS sangat mempengaruhi kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan suara.
- Kendala Geografis
Wilayah Sumatera Barat memiliki berbagai kondisi geografis yang dapat menyulitkan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pembukaan TPS dan distribusi logistik.
Menghadapi tantangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Sumatera Barat, berbagai solusi dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proses pemilihan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Sosialisasi dan Edukasi : Melakukan kampanye sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ini termasuk menjelaskan visi dan misi calon serta dampak pemilihan terhadap pembangunan daerah.
Pemanfaatan Media Sosial : Menggunakan platform media sosial untuk menjangkau pemilih muda dan kelompok yang sulit dijangkau, serta memberikan informasi yang jelas mengenai proses pemungutan suara.
- Penguatan Pengawasan Pemilu
Peningkatan Kapasitas Bawaslu : Menguatkan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan, termasuk pelatihan bagi pengawas pemilu untuk mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran seperti politik uang dan ujaran kebencian.
Koordinasi dengan Penegak Hukum : Membangun kerjasama yang lebih baik antara Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran secara cepat dan efektif.
- Optimalisasi Logistik
Perencanaan Logistik yang Matang : Menyusun rencana logistik yang lebih baik untuk memastikan semua kebutuhan pemilu, seperti surat suara dan perlengkapan TPS, tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup.
Distribusi yang Efisien : Memastikan distribusi logistik ke daerah terpencil dilakukan dengan baik agar tidak ada keterlambatan dalam pembukaan TPS.
- Peningkatan Aksesibilitas TPS
