Kesenjangan Sosial di Kota Jakarta

Jakarta, Kota seribu lampu, seribu gemerlap, seribu cahaya. Seperti itulah yang biasanya terlintas di benak orang-orang mengenai Kota Jakarta. 

Tentunya, Jakarta memainkan peran penting sebagai pusat bisnis dan perekonomian di Indonesia. Namun pernahkah terbesit di benakmu bagaimana kehidupan di balik gemerlap gedung pencakar langit dengan nuansa futuristik disana? 

Mulai dari rumah kumuh di pinggir sungai tak layak huni atau yg lebih pantas disebut dengan "kamar" yang di bandrol dengan harga sewa Rp. 400.000/bulan, sampai mereka yang hidup di kolong jembatan tanpa memiliki hunian yang layak. 

Biasanya, mereka para pekerja yang sering dianggap "remeh" seperti buruh pabrik, tukang bakul keliling, serta ART-lah yang kerap ditemui singgah di tempat-tempat seperti ini. 

Tentunya, polemik kesenjangan ekonomi ini menjadi PR tersendiri bukan hanya bagi pemerintah daerah setempat tetapi juga bagi pemerintah pusat. 

Kesenjangan sosial yang terjadi ini bukan tanpa alasan, tetapi hal ini tentu saja memiliki sebab, antaralain; minimnya lapangan kerja, kurangnya akses ke pendidikan yang memadai, mahalnya harga properti seperti harga tanah dan rumah sampai kepada kemiskinan struktural. 

Apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural sendiri merupakan kondisi dimana hal ini terjadi bukan hanya karena kurangnya akses ke pendidikan yang memadai, tetapi hal ini juga di dasari oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang secara tidak langsung menciptakan keadaan ini. 

Kemiskinan struktural inilah yang merupakan penyebab utama dari ketimpangan sosial yang terjadi di kota-kota besar, terkhususnya Jakarta. 

Menanggapi hal ini, tentunya pemerintah daerah tidak tinggal diam, dan melakukan upaya-upaya untuk setidaknya mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi hal ini antaralain; dengan mengadakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi para pelajar, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi mahasiswa, serta Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tentunya hal ini diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat kurang mampu. 

Layanan transportasi umum seperti Trans Jakarta, JakLingko dan MRT, juga turut serta berperan terhadap upaya ini, dimana para pelajar yang menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa menaiki transpprtasi umum seperti Trans Jakarta dan JakLingko tanpa dipungut biaya. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang mencukupi. 

Pemerintah daerah juga turut serta melakukan upaya lain seperti perbaikan atau revitalisasi kawasan kumuh dan padat penduduk, serta PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memberikan bantuan kepada kaluarga kurang mampu terutama yang memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil.