Penguasa untuk Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, atau Rakyat Diciptakan untuk Menyejahterakan Penguasa ?
Pemerintahan orde baru cukup memberikan kisah pilu dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bukan hanya masalah perpolitikan yang sangat tidak pro terhadap rakyat, namun juga perekonomian yang menyengsarakan. Sejatinya sejak Juli 1997 mulai terjadi gejala pelemahan system moneter yang menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional.
Dalam ruang lingkup perbankan, krisis moneter akan menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (Dalam Dokumen yang Dikeluarkan oleh Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2008). Sebagai lender of the last resort BI harus mengambil peran untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional.
Kemudian pada tahun 1998 bukti kesengsaraan rakyat Indonesia menjadi semakin menyedihkan dengan kejadian krisis moneter yang melanda sistem perekonomian Indonesia. Pada saat itu, nilai rupiah mencapai perbandingan Rp16.000,00 per dolar amerika serikat.
Nilai rupiah yang anjlok tidak hanya berdampak pada perekonomian namun pada seluruh sendi-sendi pemerintahan. Jauh sebelum terjadinya krisis moneter, pemerintah ataupun penguasa sejatinya telah memberi kontribusi preventive dalam menghadapi permasalahan perekonomian dengan  pembentukan Bank Indonesia pada tahun 1953 sebagai pengganti fungsi dan peran De Javasche Bank.
Rakyat dalam konsep negara demokrasi, yang seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik kini seolah-olah bagaikan singa yang tidak bertaring. Pelemahan rupiah yang terus-menerus terjadi akan mengakibatkan krisis moneter kedua. Kekhawatiran ini pun didukung dengan data pelemahan rupiah yyang meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2018:3) menyatakan pada tahun 2005 rupiah berada di perbandingan Rp10.854 per dolar AS dan tahun 2018 yang mencapai Rp15.002 per dolar AS.
Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD) melemah, sepertinya rupiah belum memasuki zona krisis yang kritis. Hal ini dibuktikan dengan belum terlihatnya kepanikan luar biasa di pasar uang (money market) khususnya pasar valuta asing (foreign exchange money market).
Pelaku ekonomi dan investor memang mulai khawatir dan getir, tetapi belum dalam tensi yang tinggi. Tingkat likuiditas dollar Amerika (USD) di pasar kelihatan masih dalam taraf normal karena rentang beli (bid) dan rentang jual (offer) di kisaran 5-10 poin (Mahmud, Jurnal Lentera Akuntansi,2,November 2016, 27). Sebagai salah satu penerima amanat penguasa yang tercantum didalam UU No.23 tahun 1999, bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Independen bertugas untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah.
Bank Indonesia sebagai perpanjangan tangan penguasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Nasution (jurnal UINSU, April 2018) menyebutkan Bank Indonesia mengeluarkan Kebijakan Fiskal, yang merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaiki penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan Kebijakan Moneter yang merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang beredar.
Kebijakan moneter pun didukung oleh 5 kebijakan tambahan yaitu Pertama, Kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation). Kedua, kebijakan diskonto (discount policy). Ketiga, kebijakan cadangan khas. Keempat, kebijakan kredit ketat. Kelima, kebijakan dorongan moral (moral situation).
Pemikiran yang terpolarisasi dalam masyarakat, dalam hal mengganggap pemerintah tidak berjuang atas peningkatan nilai rupiah terhadap mata uang asing akan terbantahkan dengan solusi cerdas yang dikeluarkan Bank Indonesia.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bank Indonesia memiliki 3 pilar yang diupayakan menjadi solusi dari ketidakstabilan rupiah saat ini. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Rupiah sebagai mata uang yang diakui secara konstitusional memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat. Pilar Pertama yaitu Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.
Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Selain penetapan suku bunga kebijakan Bank Indonesia juga didukung dengan program seperti Operasi Pasar Terbuka, Penetapan Cadangan Wajib Minimum, Peran sebagai Lender of The Last Resort Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort, Kebijakan Nilai Tukar,
Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Program Kredit. Pilar Kedua yaitu Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran. Sistem transaksi menggunakan mata uang rupiah juga merupakan salah satu transaksi yang memungkinkan adanya pelemahan rupiah dengan hadirnya mata uang elekronik yang secara tegas mendapat penolakan dari UU No.7 tahun 2011. Untuk mewujudkan system pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia mengeluarkan trobosan baru dengan menghadirkan Blue Print Sistem Pembayaran Nasional.
Pengembangan terbaru ini pun menimbulkan efek positif yaitu pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Layanan pembayaran dana antar nasabah biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, kini dapat melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Pilar Ketiga yaitu Mengatur Dan Mengawasi Bank. Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga penulis juga menyatakan pendapat bahwa, seharusnya masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam peningkatan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu campur tangan rakyat yaitu saling mengurangi keserakahan dalam hal penumpukan dan penimbunan barang, yang mana dalam hal ini sering sekali distribusi yang tidak sehat. Hal ini sering sekali menyebabkan inflasi dalam hal volatile food.
Dalam data yang dirilis BPS tahun 2016, cabai merah memiliki andil terbesar dalam inflasi. Namun, cabai menghilang dari inflasi pada tahun 2017, banyaknya rumah tangga yang menanam cabai sendiri sejak saat itu membuat permintaan di pasar lebih kecil dari penawaran.
Sama halnya dengan volatile food, rakyat juga dapat berkontribusi dalam hal inflasi yang disebabkan administered price dimana kecenderungan suatu komoditas harga yang diatur pemerintah mengalami kenaikan yang cukup besar. Pengaruh kenaikan listrik secara bertahap, biaya perpanjangan STNK, dan bahan bakar memiliki andil kuat dalam inflasi 2017. Kita dapat mendukung penguasa dalam hal ini pemerintah, dalam  penyediaan transportasi publik yang layak. Kemudian, rakyat harus ikut menggunakan kendaraan umum tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.
Hal ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas mengingat banyak bahan bakar dihabiskan di jalan akibat kemacetan.
Selain itu, penghematan listrik juga membantu inflasi administered price. Contoh sederhananya adalah mencabut kabel/peralatan dari saklar ketika kita tidak menggunakan alat tersebut.
Saat tidur, matikan lampu dan alat elektronik lainnya. Di sisi lain, energi bangsa juga harus digerakkan untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih murah. Kesimpulannya yaitu, penguasa telah berjuang dan berbuat, namun setiap usaha yang hanya diusulkan oleh satu pihak saja tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, penulis berharap hadirnya artikel ini dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Â
