Mohon tunggu...
Fitriana IntanJanuarizki
Fitriana IntanJanuarizki Mohon Tunggu... Guru - Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

hallo saya Fitriana Intan Januarizki nama sapaan Intan, saya memiliki hobi menulis, membaca buku dan bermain beberapa alat musik seperti gitar, pianika dan seluring. saya juga seorang Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Korupsi dalam Sudut Pandang MCW

3 April 2024   06:35 Diperbarui: 3 April 2024   06:35 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Narasumber:

Muhammad Isyroqi Basil

Kepala Divisi Advokasi Malang Corruption Watch

Apakah para elit politik ini belum sadar bahwa korupsi dapat merugikan rakyat dan negara? Apa tindakan mereka itu dapat dikatakan tidak berperikemanusiaan? Kehidupan para elit politik memang memiliki gayanya tersendiri dalam menggerus kekayaan negara tanpa pandang ampun dengan kehidupan rakyatnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Korupsi yang sering terjadi setiap daerah wilayah provinsi dan memiliki karakteristik masing-masing. Kebanyakan kasus korupsi yang terjadi meliputi pengadaan barang dan jasa, sedangkan di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Kasus korupsi meliputi kasus perijinan karena faktor sumber daya mineral pada daerah tersebut sangat besar.

Indikasi adanya korupsi meliputi adanya dua persoalan, yaitu mark up dan mark down. Mark up merupakan kegiatan menaikkan anggaran belanja yang hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau disalurkan. Sedangkan mark down pengurangan harga jual.  Contoh buku laporan buku anggaran barang seperti kayu yang seharusnya di tulis 3 meter ditulis 2.5 meter. Jadi bisa disimpulkan di Malang ini korupsi yang sering terjadi adalah persoalan pengadaan barang dan jasa yang biasanya dibeberapa daerah.

Selama 5 tahun kedepan Indonesia mengalami kenaikan korupsi yang menyebabkan  masyarakat tidak percaya dengan tata kelola pemerinatahan Indonesia, adanya kenaikan korupsi di Indonesia menggambarkan bahwa penegakan hukum di negara ini kurang dan semakin kemah. Dengan adanya kenaikan ini menambah catatan bahwa banyak kasus korupsi yang pernah ditangani oleh pemerintah dan banyak juga kasus yang belum tertangani adanya kenaikan kasus korupsi di Indonesia tercatat jelas pada indeks persepsi korupsi.

Cara memberantas korupsi sendiri sangat mudah namun cara mempraktekannya sangat sulit, karena korupsi sendiri terjadi adanya dua hal yaitu pertama adalah pembuat kebijakan seperti orang yang diberikan amanah merupakan orang yang memiliki jiwa jiwa korupsi sendiri atau kebiajakan publik/sistem yang buruk. Kunci cara  pemberatas korupsi sendiri adalah sistem yang berjalan, namun yang terjadi di Indonesia termasuk di Kota Malang sistem yang ada sering kali sama sama punya potensi untuk melakukan korupsi. Sistem yang ada tidak di perbaiki secara utuh dan pemimpin yang diberikan amanah tidak memiliki porsi yang sesuai. Cara untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menyaring individu yang akan membuat kebijakan merupakan benar benar orang yang jujur, adil dan bersih. Yang kedua perbaikan sistem yang ada melalui dari dalam yaitu orang orang yang memiliki kebijakan itu sendiri dan dari luar seperi organisasi masyarakat sipil yang ada seperti NGO. NGO memiliki peran untuk mengawasi  agar sistem yang ada terus menerus dibenahi.

Adanya organisasi suatu organisasi dibeberapa daerah dapat membantu rakyat dalam menampung aspirasi dan keluhan yang mereka rasakan namun tidak dapat langsung diajukan pada pemerintah yang paling tinggi, sehingga dibutuhkan adanya perantara untuk menyampaikannya pada pemerintah yang berwenang. Salah satu organisasi yang ada di Malang  berperan dalam membantu menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat ke lembaga pemerintahan yang berwenang, yaitu organisasi Malang Corruption Watch ini memiliki peran dalam mengawasi dari luar merupakan tindakan memperkuat posisi masyarakat, semangat organisasi anti korupsi yang terdapat dalam motto organisasi yaitu “bersama rakyat memberantas korupsi” dengan cara pendidikan publik kepada masyrakat seperti forum warga atau berkerjasama dengan organisasi keagamaan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat perlu turut mengawasi jalannya pemerintah termasuk masyarakat yang menjadimkorban dengan adanya kebiajakn tertentu yang terkait dengan kasus korupsi. sebagai organisasi yang biasa menaungi membantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Korupsi kerap terjadi di bidang bantuan sosial yang harusnya kegiatan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun hal tersebut dilakukan oleh beberapa oknum pemerintah manfaatkan meraup keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau  golongannya, karena modal yang digunakan hanya berpa selisih data seperti pada daerah yang memiliki selisih data yang sangat mudah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum pemerintah, serta perlawanan dari masyarakt yang ada masih sangat kecil.

Bentuk rasionalisasi lembaga pemerintah agar tidak tumpang tindih dapat dilakukan pada pemerintahan daerah antara dinas pendidikan dan kebudayaan dengan dinas pemuda olahraga dan pariwisata memiliki kesinambungan namun ketika melakukan perencanaan program diawal tahun kedua dinas tersebut tidak komunikasi baik yang menyebabkan tumpang tindih dan mau menjadi paling menonjol. Seharusnya dinas satu dengan lainnya saling berkerjasama untuk mengelola pemerintahan agar terciptanya suatu bentuk rasionalisasi lembaga pemerintahan yang dapat bekerja sacara sistematis dan memiliki keterbukaan dengan masyarakatnya.

Strategi yang digunakan untuk menyelamatkan perekonomian negara Indonesia ini agar tidak adanya kemerosotan ekonomi, salah satunya dapat dilakukan dengan transparasi belanja yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya, seperti pada pemerintahan sekarang wajib memasang anggaran belanja desa yang cukup detail, karena lebih baik jika anggaran yang keluar seperti anggaran rapat yang keluar diberitahukan kepada masyarakat desa dengan bentuk dokumen sehingga masyarakat tahu banyak sedikit  anggaran desa yang keluar, dokumen tersebut bisa melalui perangakat desa seperti RT dan RW.

Isu korupsi ini kerap terjadi pada bidang pemerintahan dan pendidikan yang kerap terjadi diberitakan dibeberapa media. Korupsi biasanya dimulai dari tingkat bawah sederhananya, seperti pada kasus di kota Malang pada tingkat SMP marak jual beli kursi yang sengaja dibiarkan oleh banyak oknum di dinaspendidikan. Sistem jual beli kursi bisa dicegah jauh jauh hari namun dianggap biasa, seperti pada sistem zonasi memiliki kuota 50%, 5% sistem afirmasi, 15% pretasi raport, 5% jalur pindah tugas orangtua, dan 10 jalur nilai UKD. Masalah yang ada adalah kuota yang didaftarkan di dinas pendidikan dan didapodik berbeda dengan dilapangan, dinas pendidikan yang ada tahu bahwa adanya kecurangan. Rata rata persekolahan meimiliki sisa pagu sebanyak 15-30 pagu. Pada 2023 Aduan yang masuk dalam organisasi kami ada menawarkan bangku tingkat SMP seharga 5jt-10jt perbangku. Dengan adanya kegiatan jual kursi tersebut adanya potensi tidak kesesuaian pada 30 SMP dikota Malang hampir 1000 pagu. Contoh kasus lainnya pada pengadaan barang dan jasa pada salah satu universitas di jawa timur, membangun swalayan namun tidak kunjung jadi sampai ganti tender sebanyak 4/5x tender, ternyata salah satu pemenang tender merupakan kerabat dekat pihak pejabat kampus.

Memperbaiki gaji untuk seluruh pejabat negara serta pegawai negeri tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk dapat mengatasi korupsi adanya korupsi. Dilihat dari sifat manusia merupakan makhluk yang tidak ada cukupnya, jika dinaikan upah atau gaji tidak tentu menjadi solusi berkurangnya korupsi yang ada karena manusia memiliki dorongan untuk meminta lebih.  Contoh seperti pejabat yang memiliki intensif gaji yang besar namun dengan adanya gaji intensif tersebut tidak membuat fasilitas publik membaik.

Ketika suatu sekolah menjalankan program kurikulum merdeka, yaitu adanya kegiatan program P5 yang mulai dilakukan dibeberapa sekolah, namun kegiatan ini belum merata ditahun 2021 melakukan pendidikan anti korupsi ke salah SD Muhammadiyah 4 kota Malang.  Dalam pendidikan korupsi tersebut menjelaskan melalui cerita sehingga peserta didik menelaah sebuah cerita pemdek yang berisikan pengenalan sebuah profesi yang mulia seperti pekerja pangkas rambut atau petugas kebersihan yang memiliki kontribusi besar ke masyarakat dan salah satu pekerjaan mulia sama dengan profesi lain seperti guru, dokter dan lain-lain. Namun di tahun 2023 hingga 2024 kegiatan P5 sudah cukup merata diterapkan di sekolah-sekolah, sehingga dapat memberikan pemahaman pada peserta didik dalam bersama-sama mencegah  terjadinya tindakan korupsi.

Cara agar moral pelajar dalam meningkatkan jiwa anti korupsi, yaitu salah satunya dengan guru memberikan penguatan pendidikan moral kepada siswa siswi ketika berada di sekolah, terutama dimulai sejak pendidikan Sekolah Dasar, perlunya disadarkan bahwa pentingnya menerapkan perilaku jujur, amanah, tanggungjawab, serta jiwa saling bekerjasama antar masyarakat di lingkungan sekolah keluarga dan masyarakat. Salah satunya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang ditekankan bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhana finasial namun bekerja untuk mengamalkan nilai nilai pamcasila, bekerja untuk bertuhan, bekerja untuk kemanusian yang adil dan beradab dan bekerja untuk solidaritas. Kebanyakan peserta didik khususnya di sekolah dasar  memahami senang menunngu mmeili uang dahulu karena korupsi berawal dari dorongan tidak merasa cukup sehingga tidak memiliki batasan dan tidak mengenal diri sendiri. Selanjutnya dalam tahap smp,pada pembelajaran tingkat smp belum sepenuhnya di jelaskan tentang  transparan dalam mengelola uang kas dan transparan dalam memberitahukan informasi kepada orang tua. Ketika pada tingkat sma pada pengarahan jenjang pendidikan selanjutnya bagaimana dia berkontribusi kepada masyarakat.

Penulis : Agung Kurniawan, Bella Dwi Septiani, Aviz Zunaida, Fitriana Intan Januarizki

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun