Dalam kegiatan pengembangan kualitas SDM untuk suatu organisasi, maka etika pegawai harus dibutuhkan. Etika pegawai bisa menjadi pedoman serta peraturan yang mengatur pola perilaku pegawai, sebab etika pegawai itu sendiri berisi ajaran-ajaran moral atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pola perilaku moral. Etika pegawai yang berisi ajaran moral yang baik, akan berperan untuk menciptakan pegawai yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan yang tinggi, mempunyai semangat pengabdian, keteladanan, disiplin, kemampuan dan kemantapan sikap mental dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena dengan pemahaman, penjiwaan dan penghayatan nilai-nilai etika pegawai, maka diharapkan dapat menghadapi, menggerakkan dan mengarahkan sikap, perilaku dan perbuatan serta tutur kata mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan benar.
Organisasi atau birokrasi pemerintahan adalah organisasi publik yang berhadapan dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, para pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut memiliki sikap dan perilaku yang baik dan tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mengefektifkanpelayanan publik itu sendiri. Maka dari itu pegawai harus mempunyai kode etik dalam melayani masyarakat pengguna jasa publik.
Menurut pendapat, Kumorotomo mengatakan bahwa citra pegawai di Indonesia masih belum sebaik yang ditujukan. Jangkauan tugas pegawai memang begitu luas sehingga mudah dimengerti bila sikap dan tindakan mereka sering menjadi bulan-bulan dari protes, kritik dan ketidakpuasan masyarakat pengguna jasa organisasi publik. Hubungan antara etika pegawai dengan pengembangan kualitas SDM, secara materi dapat ditelusuri dari hubungan antara etika dan perilaku manusia sebab antara moral, etika dan perilaku yaitu satu kesatuan rangkaian yang dinyatakan dalam perilaku manusia pada menjalani kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat.
Etika Administrasi Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada SDM
Isu-isu yang berkaitan dengan penampilan administrasi publik umumnya tidak dituduh pada perangkat yang sebenarnya, melainkan banyak variabel lain yang menyebabkan penampilan yang tidak bersemangat. Bagaimanapun, hal utama yang penting adalah sumber daya sebuah alat. Sebagai bantuan yang berhubungan langsung dengan lingkungan setempat, ia harus bertindak dengan sopan dan hati-hati. Melayani masyarakat dengan baik dan sopan adalah perbuatan yang terpuji. Terus terang, semuanya dapat memberikan kenyamanan dan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia bagi orang-orang yang kurang beruntung.
Saat ini yang menjadi persoalan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat, perlunya menjaga mutu atau mutu dalam melayani daerah setempat oleh aparat pemerintah. Pemerintah sebagai sumber bantuan bagi setiap orang yang membutuhkan pelayanan yang bermutu tinggi. Terutama di zaman sekarang ini, mereka yang berada di industri jasa semakin dimintai pertanggungjawaban dan ditantang. (Nuriyanto). Tuntutan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kesiapan dan kemampuan setiap daerah untuk mengelola sumber daya dari seluruh potensinya sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah. Birokrasi yang kompeten, profesional, dan produktif, selain bertanggung jawab kepada masyarakat, juga diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yang juga dikenal sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Melayani rakyat Indonesia menyingkapkan kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan moral. Dalam dunia pelayanan publik, etika selalu dianggap kurang. Faktanya, ada banyak sumber tentang administrasi dan layanan publik, dan etika adalah bagian besar untuk memastikan orang yang menggunakan layanan senang dan organisasi melakukan pekerjaan dengan baik. Kualitas layanan saat ini dinilai masih sangat buruk. Episode ini harus terlihat dari banyaknya protes dari masyarakat umum, secara langsung atau tersirat, sehingga penilaiannya terlihat sangat buruk (Rinaldi). Pelayanan yang merupakan kewajiban utama pemerintah kepada masyarakat menimbulkan sejumlah kekhawatiran tentang efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kemampuannya untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Dari penyelidikan ini, apa yang menjadi kekuatan mengapa undang-undang itu disahkan. Undang-undang mengungkapkan bahwa alat dewan tidak memilih karena korelasi antara kemampuan seseorang dan kemampuan aslinya. Akibatnya, undang-undang dibuat sebagai panduan.
