Fitrah Maulana Guret ( F.M.G ) Mengugat Pemerintah Halmahera Barat Terkait Krisis Pendidikan di Wilayah Terpencil Desa-Desa Halmahera Barat

Fitrah Maulana Guret (F.M.G) Menggugat Pemerintah Halmahera Barat Terkait Krisis Pendidikan di Wilayah Terpencil Desa-desa Halmahera Barat

Halmahera Barat, Maluku Utara -- Fitrah Maulana Guret (F.M.G), tokoh muda asal Halmahera Barat, tidak tinggal diam melihat kondisi pendidikan di wilayahnya yang semakin memprihatinkan. Dalam sebuah gugatan yang diajukan pada Januari 2024, F.M.G menuntut agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera bertindak nyata untuk mengatasi krisis pendidikan yang melanda desa-desa terpencil di daerah ini. Tuntutan tersebut tidak hanya menyentuh persoalan infrastruktur, tetapi juga hak dasar pendidikan anak-anak di daerah yang selama ini terabaikan.

Krisis Pendidikan yang Membelit Desa-desa Halmahera Barat

Masalah pendidikan di Halmahera Barat sudah cukup lama dikeluhkan oleh masyarakat, namun tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Desa-desa seperti Desa Duma, Desa Lalobata, dan Desa Karinga, yang terletak di wilayah terpencil, menjadi contoh nyata betapa krisis pendidikan telah menghambat generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Di Desa Duma, misalnya, SD Impres 31 yang merupakan satu-satunya sekolah di wilayah tersebut, mengalami kerusakan parah pada beberapa ruang kelasnya. Siswa terpaksa belajar dengan fasilitas yang sangat terbatas, bahkan terkadang harus memanfaatkan ruang yang tidak layak. Keadaan ini semakin diperburuk dengan perjalanan jauh yang harus ditempuh oleh anak-anak dari desa-desa sekitar untuk mencapai sekolah. Tidak jarang, perjalanan yang sulit dan tidak terjaminnya akses transportasi menyebabkan mereka putus sekolah.

Angka putus sekolah di Halmahera Barat, terutama di daerah-daerah terpencil, masih sangat tinggi. Pada tahun 2023 saja, ada sekitar 67 siswa SMP dan 115 siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan mereka, sebagian besar disebabkan oleh kendala jarak dan biaya.

Gugatan F.M.G: Ketegangan yang Memuncak

Melihat kenyataan yang begitu mencemaskan, Fitrah Maulana Guret yang dikenal vokal dalam perjuangan sosial, tidak ragu untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah daerah. Dalam gugatan yang dilayangkan Dalam dikusi-diskusi dawn dialog publik, F.M.G menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan perbaikan mendasar terhadap sistem pendidikan di Halmahera Barat.

"Kami tidak bisa lagi menunggu. Anak-anak di Halmahera Barat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa yang terpencil. Sudah saatnya pemerintah bertindak untuk memastikan mereka memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, bukan hanya janji belaka." ujar F.M.G dengan tegas.

Tuntutan Taktis dalam Gugatan F.M.G

Gugatan yang diajukan oleh F.M.G bukanlah gugatan biasa. Ada empat tuntutan utama yang diajukan yang mencakup:

1. Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Sekolah: Pembangunan gedung sekolah yang rusak dan tidak layak, serta renovasi fasilitas sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil agar dapat menampung kegiatan belajar yang lebih baik.
2. Penyediaan Guru yang Merata dan Berkualitas: Distribusi guru yang adil, dengan fokus pada daerah-daerah terpencil yang sering kali kekurangan tenaga pendidik. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kehadiran guru yang kompeten.
3. Peningkatan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Agar lebih banyak siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial, pemerintah diminta untuk menyediakan lebih banyak program beasiswa dan bantuan pendidikan.
4. Penyediaan Akses Internet dan Teknologi: Mengingat peran teknologi dalam pendidikan masa kini, F.M.G juga menuntut agar pemerintah menyediakan fasilitas internet yang memadai di seluruh sekolah di Halmahera Barat, untuk mendukung pembelajaran modern.

Mengapa Masyarakat Harus Mendukung Gugatan Ini

F.M.G mengajak seluruh masyarakat Halmahera Barat, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, untuk bersatu mendukung upaya perubahan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapat hak pendidikan yang seharusnya mereka terima.

"Ini bukan sekadar soal pendidikan, ini tentang masa depan anak-anak kita. Jika kita tidak peduli sekarang, maka kita akan kehilangan generasi yang seharusnya bisa membawa perubahan bagi daerah kita." tambah F.M.G dengan penuh keyakinan.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata. Jika pemerintah tetap diam dan tidak responsif terhadap permasalahan ini, maka masa depan pendidikan di Halmahera Barat akan semakin suram.

Pemerintah Harus Merespons!

Berdasarkan riset yang telah dilakukan di tahun 2024, situasi pendidikan di Halmahera Barat memang memerlukan tindakan yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah. Para pemangku kebijakan harus memahami bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Perubahan nyata harus segera dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar hanya karena keterbatasan infrastruktur dan biaya.

Apakah kita akan membiarkan generasi penerus kita terjebak dalam ketertinggalan? Dukung gugatan ini, dan mari kita dorong pemerintah untuk bertindak demi masa depan pendidikan di Halmahera Barat!