2. Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal dan Agama
Karl Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang merusak hubungan manusia dengan komunitasnya. Di sisi lain, NDP HMI menegaskan pentingnya Hablum minal'alam (hubungan baik dengan alam). Pemerintah Maluku Utara harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti ngofa-ngare (gotong royong) dengan ajaran agama yang menekankan pelestarian lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya dan agama yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
NDP HMI mengajarkan bahwa pembangunan manusia adalah inti dari perjuangan. Pemerintah harus fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal usaha. Pendekatan ini sejalan dengan kritik Marx terhadap alienasi, di mana masyarakat harus diberdayakan untuk mengontrol hidup dan pekerjaannya sendiri, bukan hanya menjadi buruh bagi pemodal.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam perspektif Marx, kapitalisme menciptakan ketimpangan melalui dominasi elit atas alat produksi. Dalam konteks Maluku Utara, ini terlihat dalam pengelolaan tambang yang tidak transparan. Pemerintah harus menerapkan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
5. Moratorium Pertambangan dan Pengembangan Ekonomi Alternatif
Kerusakan lingkungan akibat tambang di Maluku Utara membutuhkan tindakan tegas. Pemerintah harus memberlakukan moratorium terhadap proyek tambang yang merusak lingkungan dan mendorong pengembangan ekonomi alternatif seperti pariwisata berbasis budaya dan kelautan. Prinsip ini sejalan dengan NDP HMI yang menuntut keberlanjutan dalam pembangunan.
Penutup
Perspektif Karl Marx tentang perjuangan kelas memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami ketimpangan di Maluku Utara. Namun, solusi tidak cukup hanya bersifat materialis. Pendekatan berbasis NDP HMI menawarkan dimensi moral dan spiritual yang melengkapi kritik Marx terhadap kapitalisme. Melalui perpaduan ini, pembangunan di Maluku Utara dapat diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.
Pemerintah Maluku Utara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kekayaan alam bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi elit, tetapi juga menjadi berkah bagi seluruh masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, kolektivitas, dan keberlanjutan, Maluku Utara dapat menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal, budaya, dan agama dapat bersinergi dalam melawan ketimpangan yang diciptakan oleh kapitalisme.
