Refleksi Budaya Maluku Utara, Hagemoni Ekonomi Politik Indonesia, dan Pendekatan NDP HMI

RRevolusi dan Sosialisme dalam Perspektif Karl Marx: Refleksi Budaya Maluku Utara, Hegemoni Ekonomi Politik Indonesia, dan Pendekatan Nilai Dasar Perjuangan HMI Oleh Fitrah Maulana Guret

Teori Karl Marx tentang revolusi dan sosialisme menjadi panduan penting dalam memahami ketimpangan sosial akibat eksploitasi kapitalisme. Dalam perspektif Marx, perjuangan kelas muncul dari ketidakadilan sistem kapitalistik, di mana segelintir pemilik modal menguasai alat produksi, sementara mayoritas masyarakat berada dalam posisi tertindas. Prinsip ini relevan dengan situasi Maluku Utara, di mana kekayaan sumber daya alam tidak memberikan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Pendekatan ini semakin relevan jika disandingkan dengan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan semangat perjuangan untuk keadilan sosial. NDP HMI mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang berkeadilan, memberantas penindasan, dan memaksimalkan potensi manusia secara individu maupun kolektif. Dengan menggabungkan teori Marx dan NDP HMI, kita dapat merumuskan kritik terhadap kapitalisme sekaligus menawarkan solusi berbasis nilai-nilai lokal dan agama.

Kritik Terhadap Kapitalisme di Maluku Utara: Perspektif Marx dan NDP HMI

Menurut Marx, kapitalisme tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga menyebabkan alienasi, yaitu keterasingan manusia dari pekerjaannya, komunitasnya, dan dirinya sendiri. Di Maluku Utara, realitas ini terlihat dalam eksploitasi sumber daya alam seperti tambang emas dan nikel, yang mayoritas keuntungannya hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan segelintir elit lokal. Masyarakat adat sering kali tersingkir dari tanah mereka sendiri, sementara kerusakan lingkungan akibat tambang memperparah ketidakadilan yang ada.

Dalam perspektif NDP HMI, situasi ini melanggar prinsip Hablum minannas (hubungan baik dengan manusia) yang menuntut adanya keadilan sosial dan pelestarian keseimbangan dalam hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketidakadilan struktural yang dialami oleh masyarakat Maluku Utara menunjukkan bagaimana kapitalisme telah merusak tatanan sosial yang semestinya dilandasi oleh prinsip keadilan dan kebersamaan.

HMI juga menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam konteks ini, kebijakan yang hanya berorientasi pada keuntungan materi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus dikritisi. Kapitalisme yang hegemonik di Maluku Utara tidak hanya merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam NDP HMI.

Pendekatan Solusi: Membangun Masyarakat Adil dan Beradab

Gabungan antara pendekatan Marx dan NDP HMI memberikan landasan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis nilai-nilai moral dan budaya. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kolektif

Pendekatan Marx menekankan pentingnya penguasaan alat produksi oleh masyarakat. Di Maluku Utara, ini dapat diterapkan melalui pembentukan koperasi tambang berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini sejalan dengan NDP HMI yang menekankan nilai keadilan dan pengelolaan kekayaan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk segelintir pihak saja.

2. Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal dan Agama

Karl Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang merusak hubungan manusia dengan komunitasnya. Di sisi lain, NDP HMI menegaskan pentingnya Hablum minal'alam (hubungan baik dengan alam). Pemerintah Maluku Utara harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti ngofa-ngare (gotong royong) dengan ajaran agama yang menekankan pelestarian lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya dan agama yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

NDP HMI mengajarkan bahwa pembangunan manusia adalah inti dari perjuangan. Pemerintah harus fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal usaha. Pendekatan ini sejalan dengan kritik Marx terhadap alienasi, di mana masyarakat harus diberdayakan untuk mengontrol hidup dan pekerjaannya sendiri, bukan hanya menjadi buruh bagi pemodal.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam perspektif Marx, kapitalisme menciptakan ketimpangan melalui dominasi elit atas alat produksi. Dalam konteks Maluku Utara, ini terlihat dalam pengelolaan tambang yang tidak transparan. Pemerintah harus menerapkan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

5. Moratorium Pertambangan dan Pengembangan Ekonomi Alternatif

Kerusakan lingkungan akibat tambang di Maluku Utara membutuhkan tindakan tegas. Pemerintah harus memberlakukan moratorium terhadap proyek tambang yang merusak lingkungan dan mendorong pengembangan ekonomi alternatif seperti pariwisata berbasis budaya dan kelautan. Prinsip ini sejalan dengan NDP HMI yang menuntut keberlanjutan dalam pembangunan.

Penutup

Perspektif Karl Marx tentang perjuangan kelas memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami ketimpangan di Maluku Utara. Namun, solusi tidak cukup hanya bersifat materialis. Pendekatan berbasis NDP HMI menawarkan dimensi moral dan spiritual yang melengkapi kritik Marx terhadap kapitalisme. Melalui perpaduan ini, pembangunan di Maluku Utara dapat diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Maluku Utara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kekayaan alam bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi elit, tetapi juga menjadi berkah bagi seluruh masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, kolektivitas, dan keberlanjutan, Maluku Utara dapat menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal, budaya, dan agama dapat bersinergi dalam melawan ketimpangan yang diciptakan oleh kapitalisme.

Sebagaimana Marx mengingatkan bahwa revolusi adalah jalan menuju pembebasan, dan NDP HMI menegaskan bahwa pembebasan sejati adalah ketika manusia mampu menjalankan fungsi moralnya di dunia, maka perjuangan untuk keadilan di Maluku Utara harus melibatkan keduanya---perubahan struktural dan penguatan nilai spiritual