Selain itu, melalui peralihan ke kompor listrik ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah mengurangi subsidi pada tabung gas elpiji 3 kg yang beban subsidinya  memakan anggaran negara yang cukup besar.
Di tengah -- tengah perhelatan pro dan kontra mengenai wacana peralihan kompor gas ke kompor listrik, pada tanggal 27 September 2022 secara resmi PT PLN (Persero) menyampaikan pembatalan wacana program tersebut.Â
Pernyataan ini disampikan langsung oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dengan alasan mempertimbangkan kondisi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Tentunya hal ini mengejutkan berbagai pihak, pasalnya di tengah -- tengah informasi penundaan perealisasian, kini wacana tersebut malah dibatalkan sekaligus.
Dalam fenomena ini, wacana peralihan kompor gas ke kompor listrik apabila ditinjau berdasarkan pemahaman Sosiologi dapat dikatakan sebagai sebuah proses pembangunan.. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, yang mana kemajuan dalam hal ini sering dikaitkan dengan kemajuan material yaitu kemajuan yang dicapai suatu masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 2000).Â
Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari wacana peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik yaitu menekan biaya impor elpiji yang mana pada akhirnya dapat menjadi solusi perbaikan pertumbuhan ekonomi negara..Â
Walaupun konsep mengenai pertumbuhan ekonomi menjadi aspek utama yang diperhatikan, suatu pembangunan juga tidak boleh mengabaikan aspek -- aspek lain terutama yang menyangkut pemerataan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
 Penggunaan kompor listrik memang cukup efektif dan merupakan solusi yang strategis, namun perlu diadakan tinjauan ulang apakah kompor tersebut dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Indonesia mengingat besaran listrik pada kompor listrik yang cukup tinggi.Â
Selain itu, juga perlu diperhatikan bahwa pemerataan listrik di Indonesia masih belum sepenuhnya merata, hal ini disampaikan sendiri oleh Direktur Utama PT PLN pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi VI bahwa masih ada lebih dari 4700 desa yang belum dapat menikmati listrik PLN.Â
Oleh karena itu, suatu pembangunan seharusnya tidak hanya mementingkan aspek ekonomi. Pembangunan yang hanya mengutamakan ekonomi dapat menimbulkan instabilitas dan dapat menghancurkan hasil -- hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya (Budiman, 2000).
Selain itu, suatu pembangunan juga dapat diartikan sebagai perubahan menuju hal yang lebih baik yang di dalamnya terdapat perubahan karakter suatu bangsa dengan menjadikan negara -- negara industri maju sebagai kiblatnya (Nasrullah, 2016). Hal inilah yang menjadi penting untuk menilai apakah penggunaan kompor listrik saat ini tepat untuk masyarakat Indonesia.
Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak selalu bisa dipaksakan untuk meniru negara -- negara maju yang memiliki perbedaan kondisi dan kultur budaya. Indonesia dirasa masih belum mampu menerapkan penggunaan kompor listrik secara serentak karena ketidaksiapan infrastruktur dan daya beli bagi keseluruhan kalangan masyarakat Indonesia.
