Risiko Usaha di Bidang Otomotif seperti Bengkel Mobil

Risiko Usaha dibidang otomotif (Bengkel Mobil)

Sebagai pengusaha di bidang otomotif, tentu harus menghitung seberapa besar risiko usaha di bidang otomotif. karena, banyak usaha yang gulung tikar karena tidak bisa mengambil keputusan dalam menjalankan bisnisnya.

Maka dari itu, tidak ada usaha tanpa resiko. Begitu pula dengan usaha bengkel mobil, tentu ada berbagai macam risiko. Hal ini harus dipperhatikan agar investor dan pengusaha bengkel mobil dapat mengantisipasi ataupun memitigasi risiko usaha bengkel mobil.

Hal-hal yang harus diperhitungkan dengan matang yaitu berapa biaya yang dibutuhkan, bagaimana cara membangun interaksi dengan konsumen, serta bagaimana menentukan pangsa pasar bengkel mobil yang di kelola.

Jika salah dalam mengatur strategi pengelolaan bisnis bengkel mobil, maka resiko yang akan dihadapi cukup besar. Maka dari itu, ini dia daftar resiko dalam merintis bengkel mobil, yaitu:

• Financial Statement (Neraca) Usaha Bengkel Mobil

Besarnya Piutang Usaha menunjukan adanya risiko usaha bengkel seperti tidak terbayarnya piutang oleh pelanggan lembaga. Risiko ini akan muncul berbarengan dengan risiko likuiditas yaitu ketidakmampuan membayar kewajiban pada pemasok. Selanjutnya risiko yang muncul yaitu akibat tidak lakunya stok suku cadang.

Hal ini bisa terjadi karena 70% dari stok suku cadang dibeli sebagai barang dagangan. Maka apabila salah memilih suku cadang yang dibeli, maka perputaran stok jadi lambat / bisa tidak berputar sama sekali.

• Laba Rugi Usaha Bengkel Mobil

Tinggi rendahnya biaya material sangat bergantung dengan hubungan pengusaha bengkel mobil dan para pemasok. Semakin baik hubungan maka semakin besar pula potongan harga(Discount) yang diberikan oleh pemasok.

Hal ini menyatakan bahwa hubungan pengusaha bengkel mobil dengan pemasok berpengaruh pada struktur biaya usaha bengkel. Porsi Biaya Tenaga Kerja juga relatif besar menandakan faktor tenaga kerja mempunyai andil yang besar dalam usaha bengkel mobil. Hal ini sangat wajar mengingat operasional bengkel mobil memerlukan tenaga ahli juga terampil meskipun usaha bengkel termasuk usaha padat modal.

• Legal Usaha Bengkel Mobil

Menurut peringkat sertifikasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perusahaan dan Perdagangan No. 551/MPP/Kep/10/1999 tersebut, sektor usaha jasa bengkel mobil terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

1.       Bengkel kelas I tipe A, B dan C

2.       Bengkel kelas II tipe A, B dan C

3.       Bengkel kelas III tipe A, B dan C

Bengkel tipe A yaitu bengkel yang melakukan jenis perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar dan perbaikan chassis and body. Lalu ada Bengkel tipe B yaitu bengkel yang melakukan jenis perawatan berkala, perbaikan kecil/besar dan juga jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis and body. Sedangkan bengkel tipe C biasanya bengkel yang mampu melakukan jenis perawatan berkala serta perbaikan kecil.

• Ijin Usaha Jasa Bengkel Mobil

Untuk mengoperasikan bengkel mobil, pengusaha harus memiliki perijinan sebagai berikut:

1. Sertifikasi klasifikasi dan kualifikasi bengkel dari Lembaga Sertifikasi Bengkel dan diakui Departemen Perusahaan dan Perdagangan (diatur oleh Keputusan MENPERINDAG No. 551/MPP/Kep/10/1999).

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

3. Akta perusahaan yang disahkan oleh notaris atau instansi pemerintah yang berwenang sebagai justifikasi bentuk badan hukum perusahaan atau bengkel: perorangan, perseroan terbatas, persekutuan komanditer (CV), koperasi, atau bentuk-bentuk badan hukum yang lain.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5. Ijin Undang Undang Gangguan (HO), bengkel mobil termasuk klasifikasi A yaitu menggunakan mesin dengan gangguan / kebisingan tinggi. Sementara untuk bengkel pencucian mobil masuk ke dalam klasifikasi B yaitu yang menggunakan mesin dengan gangguan menengah.

6. Ijin Lokasi (IL) untuk bengkel

7. AMDAL lalu lintas dan kelestarian lingkungan. Khusus untuk penanganan serta pembuangan limbah B-3 yang dihasilkan saat proses operasi usaha jasa bengkel mobil diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999.

8. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi bengkel yang melakukan penjualan suku cadang atau spare part, atau menghasilkan produk sendiri yang di jual belikan.

9. Tanda Daftar usaha (TDI)

Risiko legal yang dihadapi oleh pengusaha bengkel mobil bisa berasal dari pemerintah, mitra usaha, pekerja dan dari masyarakat. Tuntutan dari pemerintah biasanya bermula dari tidak dipenuhinya undang-undang atau peraturan pemerintah oleh pengusaha bengkel sendiri. Namun bukan berarti bahwa dengan dipenuhinya undang-undang atau peraturan pemerintah, pengusaha bengkel mobil terlepas dari tuntutan pihak lain seperti masyarakat. Misalnya adanya tuntutan masyarakat untuk menutup bengkel meskipun pengusaha bengkel telah memiliki ijin gangguan (HO) yang dikeluarkan pemerintah.

Tuntutan ini seringkali muncul dikarenakan pengusaha tidak melakukan kewajiban / tidak mematuhi hal mitra serta pekerja. Risiko ini memang tidak berdampak langsung pada tutupnya usaha bengkel namun bisa menghambat / bahkan menghentikan usaha bengkel mobil kedepannya.