Kelima, perlu di garis bawahi sebagai pengingat untuk presiden, bahwa yang namanya menolak pemberhentian 57 pegawai KPK yang di katakan tidak lulus TWK bukan berarti membela secara ikatan personal atau kepentingan golongan akan tetapi dengan adanya pelaksanaan TWK yang melanggar HAM dan maladministrasi menghasilkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak melanggar aturan atau tidak tahu apa-apa.Â
Upaya tersebut sangat sistematis dengan memakai TWK sebagai syarat formalitas untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas bahkan adapula yang sudah belasan tahun bekerja di KPK (bukan berarti tidak bisa tergantikan). Dengan demikan, presiden jokowi harus turun tangan tidak boleh diam saja atau lepas tangan dalam polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan yang baik terhindar dari praktek-praktek penyelahgunaan wewenang. Bahkan yang terbaru saat ini sebagai rasa kekecewaan terhadap KPK koalisi masyarakat sipil membuat kantor darurat pemberantasan korupsi untuk menampung juga surat aspirasi dari masyarakat untuk ditujukan kepada presiden jokowi.
Keenam, berdasarkan pasal 1 ayat ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, "komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara kekuasaan rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi." Maka sebagai pemimpin tertinggi mengenai segala tanggung jawab ada di tangan presiden oleh karena itu presiden berhak masuk dalam menyelesaikan masalah ini karena satu komando atau satu rumpun cabang kekuasaan.
Sebagai penutup penulis mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Najwa Shihab yakni, "Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situlah masa depan negeri." Semoga bisa bermanfaat bagi kita semu agar kita semua bisa melek terkait isu sosial, politik maupun hukum. Maka atas kekuranganya mohon dimaafkan.
Firman Hakim, S.H
