Pendidikan Tinggi atau Perusahaan Tinggi?

Pendidikan tak lagi menjadi hak bagi warga negara, melainkan sudah menjadi "barang dagangan". Barang siapa ingin mendapatkannya, maka bayarlah

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan bangsa yang kuat. Oleh karenanya, pendidikan menjadi tolak ukur generasi penerus bangsa agar tetap terus melanjutkan kehidupan bangsa ini. Pendidikan tidak hanya membuat kita menjadi cerdas. Ketika kita bisa mengamalkan kecerdasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku maka tentu kehidupan menjadi lebih baik, teratur, dan rapi. 

Keinginan para pendahulu kita untuk mencerdaskan bangsa diwujudkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Maka dengan jelas setiap warga negara baik laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya berhak mendapatkan pendidikan. Jutaaan manfaat dan kebaikan sejatinya akan terus membersamai orang orang yang berpendidikan. Apalagi pendidikan selama ini tidak hanya sebatas menuntut atas ilmu pengetahuan saja.

Tidak. Tidak hanya sebatas itu.

Melainkan di dalamnya juga membahas bagaimana cara membentuk karakter atau watak manusia menjadi lebih baik dan berkeadaban. Melalui pendidikan pula, kita sebagai manusia diarahkan, dibimbing, dicetak untuk menjadi pribadi yang luhur  Amat beruntung, seseorang mampu melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya bisa melanjutkan studinya hingga bangku perkuliahan. 

Tentu hal ini menjadi dambaan bagi siapapun yang ingin merasakan menjadi entitas masyarakat yang mengedepankan intelektual dan pengetahuan. Namun, ketika pendidikan dikenakan biaya yang memberatkan tentu masyarakat harus berputar otak, mencari cara guna mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginannya.

Tak tanggung tanggung, pemerintah menggelontorkan 20% APBN-nya hanya untuk dipergunakan pada sektor pendidikan. Kurang lebih sekitar 400 Triliyun di tiap tahunnya, pundi pundi uang itu dimanfaatkan untuk perbaikan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Bahkan di tahun 2018 ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp444,131 triliun untuk pendidikan. Lebih besar daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. Rp 416,09 triliun  Maka tak heran, berbagai program, berbagai kegiatan, berbagai gerakan, semata mata diperuntukkan untuk pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas.

20% APBN? Lalu?

Tak bisa dipungkiri lagi masalah pendidikan seakan akan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Banyak yang secara nyata merasakan manfaat dari pembelanjaan uang negara yang mencapai presentase 20%. Tak sedikit pula yang justru masih merasakan susahnya mendapatkan pendidikan di negeri yang "katanya" kaya raya. 

Pencapaian nilai Programme for Internasional Student Assessment (PISA) pada 2015 berada pada posisi 64 dari 72 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  Fasilitas belum merata, korupsi dana alokasi, kualitas guru masih rendah, suasana kelas yang kurang kondusif, dan berbagai macam masalah lainnya yang sampai saat ini belum terselesaikan.