Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Daerah 3T

Pada saat pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2019 akhir, Indonesia berada dalam keadaan krisis yang juga berpengaruh besar pada sektor pendidikan. Pendidikan di Indonesia kala itu mengalami penurunan kualitas karena proses pembelajaran yang semula diadakan secara tatap muka, dialihkan menjadi daring dengan menggunakan berbagai aplikasi media sosial. Mengacu pada krisis pendidikan ini, Kemendikbud Ristek bersama pemerintah RI mengeluarkan kebijakan berupa Kurikulum Merdeka Belajar yang dapat diterapkan sebagai upaya untuk pemulihan pendidikan di Indonesia. 

Pemerintah telah menyediakan situs dan aplikasi khusus berupa platform merdeka mengajar agar dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi, usaha pemerintah ini masih dinilai kurang maksimal dalam hal sosialisasi dan memperkenalkan kurikulum merdeka kepada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan keterlaksanaan kurikulum merdeka pada berbagai lembaga pendidikan menjadi terhambat. Salah satu contoh nyata, terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama di daerah Padang Panjang. 

Permasalahan

SMPN 5 Padang Panjang mengalami problematika dalam penerapan Kurikulum Merdeka, berupa kurang jelasnya panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Kendala lain yang menjadi problematika berupa pelaksanaan asesmen pada awal penerimaan siswa baru yang belum maksimal. Wakil kurikulum juga menjelaskan bahwa secara umum, guru-guru yang ada di SMPN 5 Padang Panjang, terkhususnya kelas 7 masih cukup sulit menerima perubahan dan menyamakan persepsi mengenai implementasi kurikulum merdeka di sekolah mereka. Kendala selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dalam pelaksanaan pembelajaran proyek. Kendala lainnya yang dirasakan oleh guru adalah mengenai keterbatasan mereka dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar. Serta kurangnya jumlah jam pelajaran yang ada pada kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya. 

Bagaimana Sistem Kurikulum Merdeka?

Berlandaskan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka Belajar resmi diperkenalkan ke masyarakat umum sebagai kurikulum baru yang akan menjadi pengganti Kurikulum 2013. Perbedaan paling mencolok antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka adalah sebagai berikut:

• Jam Pelajaran (JP) pada kurikulum merdeka diatur per tahun sedangkan pada kurikulum 2013, JP diatur per minggu.

• Kurikulum merdeka memiliki alokasi waktu yang fleksibel untuk mencapai JP dibandingkan kurikulum 2013.

• Sistem penilaian pada kurikulum 2013 dibagi menjadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sedangkan dalam kurikulum merdeka, tidak ada pembagian sistem penilaian seperti kurikulum 2013.

• Pada kurikulum 2013, pembelajaran hanya terfokus pada tatap muka atau intrakurikuler sedangkan pada kurikulum merdeka, pembelajaran intrakurikuler mendapat jatah 70% hingga 80% dari JP dan kokurikuler mendapat jatah 20% hingga 30% JP.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Kurikulum Merdeka dirancang lebih sederhana dan fleksibel diharapkan akan membuat guru fokus pada materi esensial dan peserta didik lebih aktif sesuai dengan minatnya. Guru juga akan mudah mendampingi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pembelajarannya. 

Menurut Hasil Riset yang dikeluarkan oleh PISA tahun 2019 menggambarkan hasil asessmen peserta didik Indonesia berada di posisi enam terbawah dalam bidang matematika dan literasi. Terbentuknya program merdeka belajar menjawab permasalahan tersebut dan serta masalah pendidikan lainnya yang terangkum dalam empat kebijakan pokok, yakni: 

1. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter 

AN (Asesmen Nasional), merupakan jenis penilaian yang menggantikan UN. Hal ini berimplikasi pada perbedaan dari segi kompetensi yang diuji serta kemampuan guru interdisipliner. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang, penilaian AN ini dilakukan di kelas 5, 6 dan 11. Dengan tujuan agar guru bisa membenahi proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan masa pendidikan.

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

USBN ini bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa, berupa tes tertulis atau bentuk penilaian lain seperti portofolio serta penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan lain-lain)

1. Inovasi dan Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Komponen RPP dipangkas menjadi tiga; meliputi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan asesmen. Maka dengan mengikuti program merdeka belajar, RPP lebih dipersingkat dan membebaskan guru dalam berinovasi. Meskipun dipersingkat, akan tetapi tidak menghilangkan esensi RPP sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerapan PPDB melalui zonasi dilakukan dengan cukup transparan, objektif dan akuntabel. Dengan tujuan agar mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. 

Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka ini memberikan siswa kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang paling sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, kurikulum ini juga memberikan kebebasan pada guru dalam memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan melakukan 3 tahap, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang berbasis teknologi, kerjasama dengan berbagai pihak, dan urgensi data.

Kekurangan dan Kelebihan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka memiliki kelebihan dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, diantaranya adalah:

• Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang sederhana tetapi juga mendalam.

• Kurikulum merdeka lebih fokus pada pengetahuan esensial dan pengembangan murid berdasarkan tahapan dan prosesnya.

• Pembelajaran tidak tergesa-gesa atau terkesan menuntaskan materi oleh karena itu pembelajaran lebih bermakna dan terasa menyenangkan.

• Peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang disukai dan sesuai bakat.

Akan tetapi, dibalik kelebihan tersebut masih terdapat kekurangan dari kurikulum merdeka, diantaranya adalah:

• Implementasi dari kurikulum merdeka masih belum matang.

• Sistem pendidikan dan pengajaran yang dirancang pada kurikulum merdeka belum terealisasi dengan baik.

• Sistem kurang terstruktur dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Solusi

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika implementasi Kurikulum Merdeka tersebut adalah: 

1. Guru dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam merancang kurikulum melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk merancang kurikulum yang efektif. 

2. Guru diharapkan proaktif dalam mencari modul pembelajaran dan juga meningkatkan literasi guna menambah referensi. Hanya mengandalkan buku teks yang ada di perpustakaan tidak akan memberikan solusi untuk program baru yang setiap harinya terus berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satunya adalah Google scholar bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah perihal referensi mengenai kurikulum merdeka. Alternatif lain adalah file searching dari berbagai sumber misalnya dari komunitas yang sering mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau webinar Nasional. 

3. Guru dapat memanfaatkan teknologi dan alat bantu lainnya yang ada secara efisien. Contohnya dengan memanfaatkan aplikasi Merdeka Mengajar yang sudah disediakan pemerintah.

4. Pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas sekolah untuk menunjang pelaksanaan kurikulum merdeka. Tidak semua sekolah memiliki akses yang mudah terhadap teknologi, contohnya sekolah di daerah 3T. Pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas untuk menyukseskan kurikulum merdeka.

5. Pemerintah perlu memberikan panduan khusus beserta penjelasan dalam forum seminar atau workshop secara berkala yang khusus membahas mengenai pengimplementasian kurikulum merdeka pada sekolah. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan dilengkapi dengan pelatihan tahap per-tahap untuk memenuhi kebutuhan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap tahapannya sesuai tuntunan kurikulum merdeka. 

Dengan adanya evaluasi serta solusi tersebut diharapkan penerapan Kurikulum Merdeka kedepannya dapat lebih merata secara menyeluruh.