Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun. Masyarakat akan merasa pemerintah tidak serius dalam memberantas korupsi.
Pada akhirnya, ini bisa mengarah pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang serius. Selain itu, kebijakan ini bisa merusak moralitas generasi muda.
Mereka akan melihat bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang benar-benar salah, tapi sekedar "permainan" yang bisa dinegosiasikan asal ada cara untuk mengembalikannya kalau ketahuan.
Akhir Kata
Intinya, kebijakan ini adalah langkah mundur yang mengancam upaya pemberantasan korupsi yang telah susah payah kita bangun.
Daripada memberi kebebasan pejabat untuk berkreasi, kebijakan ini justru membuka ruang bagi tindakan tidak terpuji yang bisa merusak tatanan pemerintahan.
Kita butuh kebijakan yang lebih tegas dan sistematis dalam memberantas korupsi, bukan justru memberikan celah bagi para koruptor untuk bermain-main dengan uang negara.
Jika kita ingin negara ini maju dan bebas dari korupsi, kita harus berani mengambil sikap yang jelas: korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas, bukan diakomodir.
Penulis: Firasat Nikmatullah
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H