Polarisasi dan Identitas Politik Mengancam Demokrasi: Cara Mencegah Supaya Tidak Terpancing Menjadi Bagian Dari Polarisasi Politik

Nama                    : Finka Afrilianti

NIM                       : 203516516275

Program studi   : Ilmu Komunikasi

Universitas         : Universitas Nasional

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan negara turut melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan. Hal ini bisa kita sebut sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkesinambungan dengan negara yang menganut demokrasi. 

Partisipasi politik meliputi aktif sebagai politikus praktis, ikut menjadi peserta pemilu atau menggunakan hak suaranya untuk mencoblos calon kandidat pemilu, ikut organisasi masyarakat, aktif memantau setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memberikan kritik pada pemerintah apabila dirasa terdapat beberapa hal yang tidak wajar, ikut demostrasi atau aksi unjuk rasa, dan lainnya. 

Tujuan masyarakat aktif menyuarakan aspirasinya adalah untuk menjaga marwah demokratisasti suatu negara dan juga hal ini terdapat pada sila ke-4 Pancasila yang mana inti dari sila tersebut adalah  mengajak masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan negara secara musyawarah dan cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sila ke-4 adalah dengan ikut aktif secara dalam partisipasi politik. 

Tetapi konsekuensi dari negara demokrasi yang mana membebaskan rakyatnya untuk aktif menyuarakan pendapatnya adalah akan ada perbedaan pendapat yang timbul di tengah masyarakat.

Seringkali kita mendengar ada yang pro dan kontra terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat, hal itu merupakan hal yang lumrah terjadi di kehidupan negara yang menganut demokrasi dan memang seharusnya perbedaan-perbedaan pendapat ini harus ada di negara yang menganut demokrasi supaya prinsi dan nilai demokrasi bisa terjaga. 

Perbedaan-perbedaan pendapat ini amatlah baik bagi demokrasi tetapi jangan sampai timbul polarisasi yang mencolok di kehidupan masyarakat. Polarisasi politik yang bisa kita lihat secara nyata adalah pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang pada saat itu kandidat calon gubernurnya ada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa kita katakan merupakan suatu hal yang melelahkan karena pada saat menjelang pilgub sangat gencar isu SARA yang terlibat saat acara pilgub DKI Jakarta 2017. 

Hal itu terjadi karena Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan keturunan Tionghoa sehingga menimbulkan sentimen SARA. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan pemimpin di Indonesia adalah orang Jawa dan beragama Islam, sehingga ketika ada calon gubernur apalagi gubernur ibukota Indonesia ada yang keturunan Tionghoa dan tidak menganut Islam maka timbulah gesekan di mayarakat. Sentimen SARA yang timbul juga semakin merebak tatkala Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016 yang mana bertepatan dengan momen menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017.