Simalakama Protokol Kesehatan Covid-19 terhadap Pendidikan

Dalam beberapa bulan ini, di awali mulai maret hingga bulan mei wabah Covid-19 belum kunjung usai mereda. Korban positif hampir menginjak limabelas ribu korban di Indonesia. 

Tentunya hal ini belum puncak akhir dari wabah Covid-19, masih dapat terprediksi akan meningkat apabila rakyat nya tidak mematuhi protokol pencegahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. 

Namun yang lebih menonjol dari dampak wabah ini adalah krisis ekonomi yang dapat di pastikan terjadi pada kalangan bawah, menengah hingga pada kalangan atas.

Beberapa kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan ekonomi di tengah wabah saat ini tidak dapat memuaskan hati rakyat kecil yang rata-rata penghasilan mereka di bawah UMR. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga mengalami kebingungan untuk mendongkrak ekonomi Indonesia saat ini. Krisis ekonomi ini berbeda dengan krisis pada tahun 1998 maupun tahun 2008. Hanya dalam kurun waktu tiga bulan ekonomi global berubah secara dramatis.

 tentunya sudah dapat dipastikan bahwa krisis ekonomi ini bukanlah hanya sekala nasional akan tetapi mencakup internasional, semua negara-negara miskin maupun adidaya juga akan mengalami krisis moneter. 

Sama halnya dengan negara Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang. Hal ini di picu antara lain karena wabah covid-19 belum dapat dipastikan kapan selesainya, sebab menurut (WHO) vaksin akan keluar antara bulan 11-12 yakni pada akhir tahun. Hal ini membuat pemerintah Indonesia lebih memfokuskan terhadap penanggulangan kesehatan terlebih dahulu.

Namun bagaimana dampaknya jika kebijakan itu yang dilakukan? Melakukan kebijakan fokus terhadap kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 adalah suatu kewajiban. 

Tetapi, memedulikan keadaan ekonomi masyarakat akibat wabah Covid-19 juga suatu hal yang wajib pula. Pada saat ini sistem pendidikan beralih pada media online yakni Daring segala aktivitas ajar-mengajar dilakukan secara online, tentunya hal ini membuat susah para siswa maupun mahasiswa, terutama mereka yang hidup di daerah pedesaan.

Masalah yang sering di alami mereka adalah kuota paket Internet serta sinyal jaringan yang susah di daerah setempat. Para mahasiswa harus memutar otaknya supaya mereka irit kuota dan mendapatkan jangkauan sinyal yang baik.

Alih-alih pihak Instansi memberikan suatu keringanan supaya mereka lebih mudah melakukan aktivitas perkuliahan, nyatanya tumpukan tugas kian banyak daripada perkuliahan offline. 

Terjadinya diskomunikasi membuat mahasiswa malas dengan perkuliahan online, belum lagi persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dimana mahasiswa di tuntut untuk membayar penuh dikala sedang terjadi wabah covid-19 seperti ini. 

Tentunya mereka kian memberontak dengan pihak kampus yang seakan semena-mena terhadap mahasiswa nya. Saat ini masih banyak tercatat Instansi-instansi di Indonesia belum memberikan keringanan terhadap mahasiswa nya. bahkan persoalan keringanan kuota untuk mahasiswa saja pihak kampus masih berat untuk melakukan nya.

Contoh halnya baru-baru ini mahasiswa UNNES melakukan "trending tagar" di Twitter dengan opini UKT semester ini mereka harus kembali. Hal ini merupakan suatu suara mahasiswa bahwa mereka tak mampu untuk membayar UKT untuk semester selanjutnya. 

Keadaan krisis ekonomi sudah terasa dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Mahasiswa telah mengalami kewalahan untuk membayar biaya Kuliah untuk ke depannya sedangkan mereka tidak memiliki penghasilan.

Dampak ini merupakan hanya sebagian saja yang terjadi dalam negara Indonesia di masa wabah Covid-19 seperti ini. Lebih teruk lagi yang terjadi apabila persoalan penanggulangan ekonomi belum di rumuskan oleh pemerintah Indonesia dan di realisasikan. 

Instansi-Instansi tidak dapat melakukan banyak hal terhadap mahasiswa nya apabila tiada kebijakan dari pemerintah, jika pemerintah tidak bergerak cepat maka kerusuhan masyarakat dapat mungkin terjadi.

Kerjasama bersama rakyat dalam penanggulangan kesehatan dan ekonomi adalah hal penting. Pemerintah dilarang berbuat semena-mena jika berada dalam posisi krisis moneter seperti ini. 

Kekacauan, rawan terjadi dalam negara apabila kedua belah pihak yakni Rakyat dan Pemerintah tidak dapat saling memahami dan bekerja sama dengan baik. 

Bergerak cepat merupakan langkah tepat supaya negara Indonesia tidak kaget lagi. seperti halnya ketika wabah Covid-19 datang di bulan maret pemerintah baru melakukan pencegahan, itu merupakan sikap lambat dan berakibat fatal pada negara Indonesia.