Masih ingatkah kalian dengan Vanuatu? Negara kecil yang kembali menyinggung Indonesia di PBB berulang kali. Sidang PBB selalu menjadi ajang mereka menyinggung Indonesia terus menerus. Intervensi dari negara kecil ini nanti akan menimbulkan intervensi dari negara yang lebih besar yang menganggap Indonesa tidak bisa menyelesaikan masalah HAM nya sendiri.
Vanuatu, negara kecil Pasifik, lagi dan lagi menyinggung Indonesia di Sidang Umum PBB. Negara tersebut telah menyatakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat Papua Barat, tetapi mengabaikan gerakan separatis yang terjadi di sana.
 Vanuatu Perdana Menteri (PM) Bob Loughman berbicara kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sesi ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) tentang kurangnya kemajuan dalam hak asasi manusia di Papua Barat.
"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini," kata Loughman.
"Saya berharap masyarakat internasional, melalui proses yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini dengan serius dan menanganinya dengan adil."
Pernyataan Loughman ini langsung dijawab dengan tegas oleh Sindy Nur Fitri, Diplomat muda Indonesia yang membalas dengan menanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM
"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah HAM," kata Sindy
"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," ujarnya.
"Vanuatu sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan, dan aparat penegak hukum," tegasnya.
Hal ini bukan pertama kali Vanuatu membuat marah pemerintah Indonesia. Pada 2019, negara itu menyelundupkan separatis Papua Barat Benny Wenda ke Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (KTHAM) di Jenewa, di mana ia menyerukan referendum kemerdekaan.
Vanuatu di masa lalu telah berbicara mendukung kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meskipun agenda pertemuan tidak membahas masalah tersebut
