Apakah Indonesia Sedang Menuju Distopia? Refleksi dari Kecemasan Terhadap Kondisi Sosial, Politik,Ekonomi, dan Lingkungan Saat Ini

Distopia. Kata ini mungkin terdengar seperti istilah keren dari novel-novel fiksi ilmiah. Tapi tunggu dulu, apakah kita sudah memperhatikan tanda-tanda kecil bahwa Indonesia mungkin sedang berjalan menuju babak cerita kelam ala George Orwell? Mari kita tela'ah lebih jauh,

Ah, pembangunan! Kata ajaib ini sering dijadikan mantra untuk melegitimasi apa pun, termasuk mengambil tanah masyarakat kecil atas nama "kepentingan umum." Lihat saja kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan dalih membangun infrastruktur strategis, masyarakat harus rela melihat tanah mereka dibeli dengan harga miring, bahkan disebut-sebut sangat serendah.

Mereka yang sudah hidup selaras dengan lingkungan selama bertahun-tahun tiba-tiba dianggap seperti pengganggu. Bagaimana dengan hak mereka? Oh, tentu saja itu hanya detail kecil yang sering terabaikan dalam proposal bisnis.

Kita melihat pemandangan distopia yang sangat klasik: aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat, justru hadir untuk mengusir mereka. Dengan gas air mata dan tindakan represif, masyarakat dipaksa meninggalkan tanah yang mereka sebut rumah selama bertahun-tahun.

Bukankah ini mengingatkan kita pada cerita distopia di mana negara dan korporasi bersatu untuk mengontrol rakyat? Jika ini adalah babak baru dari "pembangunan," maka jelas siapa yang jadi pemeran utama: bukan rakyat, tapi para investor besar.

Dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN), berbagai proyek swasta besar kini mendapatkan prioritas tinggi, termasuk dukungan dari APBN. Namun, di balik slogan-slogan besar ini, ada pertanyaan sederhana: siapa sebenarnya yang diuntungkan?

Kita melihat proyek-proyek ini sering kali membawa lebih banyak kerugian bagi rakyat kecil daripada manfaat. Kalau ini yang disebut strategi pembangunan, mungkin kita harus bertanya ulang: apakah strategi ini benar-benar dirancang untuk bangsa, atau hanya untuk kelompok tertentu?

Potensi Distopia dan Indikatornya

Beberapa kondisi di Indonesia saat ini mungkin memunculkan kekhawatiran bahwa distopia bisa menjadi kenyataan:

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

• Ketimpangan kekayaan yang semakin melebar menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir elite. Hal ini menciptakan jurang besar antara yang kaya dan miskin, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial.
• Contoh: Kelangkaan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

2. Korupsi yang Masih Sistemik

• Meski ada upaya pemberantasan korupsi, praktik ini masih menjadi masalah besar di berbagai level pemerintahan dan birokrasi.
• Lemahnya dukungan terhadap KPK dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi perhatian masyarakat.

3. Krisis Lingkungan

• Deforestasi yang terus berlangsung, reklamasi pesisir, dan pencemaran air menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan ekosistem.
• Perubahan iklim: Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan kenaikan permukaan air laut yang dapat menghancurkan ekosistem dan kehidupan masyarakat.

4. Kebebasan Sipil yang Terancam

• Ada kekhawatiran terkait pengurangan ruang demokrasi, seperti pembatasan kebebasan berbicara, intimidasi terhadap aktivis, dan penggunaan undang-undang seperti UU ITE untuk membungkam kritik.

5. Digitalisasi yang Tak Terkontrol

• Teknologi canggih yang tumbuh pesat berpotensi menjadi alat pengawasan massal oleh negara atau korporasi besar.
• Penyebaran informasi palsu dan algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (echo chamber) semakin membentuk polarisasi di masyarakat.

Indonesia belum sepenuhnya berada dalam distopia, tetapi kasus-kasus yang akhir-akhir ini tejadi dan penggusuran lainnya adalah alarm keras yang menunjukkan arah yang berbahaya jika tidak segera ditangani. Ketimpangan kekuasaan, eksploitasi lingkungan, dan pengabaian hak-hak rakyat kecil adalah elemen-elemen yang harus segera diatasi.

Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara inklusif. Jika tidak, Indonesia berisiko menghadapi masa depan yang kelam di mana kesenjangan sosial, kehancuran lingkungan, dan represi menjadi norma. Pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah kita, sebagai masyarakat, siap mencegahnya? Atau diam saja melihat ketidakadilan merajalela di depan mata.