Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya pengaturan BPJS Kesehatan didasari oleh semangat gotong royong, di mana masyarakat yang mampu berkontribusi melalui iuran untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan pengobatan yang standar. Negara juga tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Jika BPJS digratiskan, maka semangat gotong royong dalam membantu kesehatan masyarakat yang lebih mampu akan hilang. Semua biaya kesehatan, baik untuk masyarakat kaya maupun miskin, akan ditanggung oleh APBN. Namun, karena dana APBN terbatas, risikonya adalah pengurangan belanja di sektor lain yang mungkin lebih mendesak atau menjadi prioritas. Prinsip zero-sum game, di mana kenaikan di satu sektor menyebabkan penurunan di sektor lainnya, tidak dapat dihindari dalam konteks ini.
Kesimpulan
Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan BPJS Kesehatan menjadi gratis memang ada, tetapi mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penerapannya membawa konsekuensi yang cukup berat, baik dari segi fiskal, regulasi, sistem, maupun manajemen badan penyelenggara.
Bentuk konsekuensinya bergantung pada makna 'gratis' yang dimaksud. Oleh karena itu, perlu penjelasan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian juga, penggunaan nama BPJS perlu diperjelas, apakah yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau keduanya. Jika keduanya, konsekuensinya akan lebih kompleks. Penggunaan istilah 'BPJS' saja, namun yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan, bisa menimbulkan pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, penjelasan tentang makna ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Kesalahan dalam memahami program ini dapat menghambat pelaksanaan program secara efektif.
