Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,81% pada tahun 2016 itu merupakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih tahun 2016 itu juga berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.
Selama sepuluh tahun terakhir (2006 s.d 2016) sesuai dengan Sensus Ekonomi BPS, telah terjadi pertumbuhan jumlah usaha di Kota Prabumulih, baik UMK (Usaha Mikro Kecil) maupun UMB (Usaha Menengah Besar), dengan rincian 12.327 usaha pada tahun 2006 menjadi 16.632 usaha tahun 2016. Dari 16.632 usaha tersebut, sebanyak 16.492 (99,16%) merupakan UMK dan sebanyak 340 (2,04%) usaha dikategorikan sebagai UMB dengan mempekerjakan sebanyak 33.229 orang di UMK dan 8.526 orang di UMB.
Tiga besar share terhadap total UMK dan UMB atau sebesar 76,46%, aktifitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah (1) Perdagangan berjumlah 8.191 (48,66%); (2) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 3.181 (18,90%); dan (3) Industri pengolahan berjumlah 1.498 (8,90%).
Hal ini tentu memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih di era otonomi ini telah mampu membawa Kota Prabumulih lebih maju, berbeda dan terdepan, terutama disisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, spiritualitas, budaya dan  kesehatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan yang multi inovatif.
Namun demikian, ditengah prestasi-prestasi yang diukir oleh pemerintah dan masyarakat Kota Prabumulih, permasalahan nasional, regional dan global yang terjadi akhir-akhir ini, seperti menurunnya (tidak menentunya) harga komoditas unggulan seperti karet dan sawit yang menjadi primadona di masyarakat Prabumulih dirasa sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat Kota Prabumulih. Hal ini ditandai dengan angka Garis Kemiskinan (GK) Kota Prabumulih termasuk yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan.
GK Kota Prabumulih sebesar Rp 466.459,- pada tahun 2016 yang berada diatas kota Palembang sebesar Rp 456.225,- dan jauh diatas GK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 351.984,-. Ini berarti bahwa biaya hidup di Kota Prabumulih pun dirasakan juga jauh lebih mahal dari daerah lain di Sumatera Selatan. Akibatnya adalah terjadi naik-turunnya (fluktuatif) angka-angka kemiskinan Kota Prabumulih selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 10,86% pada tahun 2014, naik menjadi 12,12% pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun 2016 yang lalu sebesar 11,44%.
Hal ini tentu cukup memaksa Pemerintah Kota Prabumulih berfikir beribu akal dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat (keluarga) dan menggenjot belanja pemerintah selain meningkatkan nilai investasi swasta. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih selama tiga tahun terakhir dengan fokus utamanya adalah meningkatkan pendapatan keluarga terutama keluarga yang berada di garis dan dibawah garis kemiskinan.
Disisi lain, faktual terjadi bahwa semakin hari Belanja Pemerintah (government spending) semakin menurun dari tahun ke tahun terutama sejak tahun 2015 silam. Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang selama ini menjadi idola dalam APBD Kota Prabumulih semakin hari juga semakin kecil. Hutang pemerintah terhadap rekanan (pihak ketiga) semakin membengkak dan harus segera dilunasi karena proses pelelangan proyek, kontrak kerja atau bahkan pelaksanaan pembangunan pekerjaan telah dilaksanakan sementara berita pemotongan (pemangkasan) DBH migas malah hadir di tengah tahun anggaran berjalan.
Ketidakpastian terhadap anggaran dan bergantungnya daerah terhadap dana bagi hasil migas ditahun-tahun sebelumnya tentu tidak akan mungkin bisa membuat Kota Prabumulih menjadi lebih maju, terutama bila pemerintah bersama legislatif dan masyarakatnya tidak bahu-membahu (bergotong royong) dan urun rembuk mencari cara agar "krisis pembiayaan pembangunan" ini tidak menjadikan Kota Prabumulih stagnasi dalam membangun. Solusi tentu harus dicari dan solusi tersebut harus menjadi obat perekat kuat dalam instrumentasi pergerakan pembangunan yang dinamis.
Karena itu, data-data makro yang telah tersaji bisa dibedah dan diuraikan kembali secara mikro oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan lainnya di Kota Prabumulih.
Menjadi lebih penting dan fokus untuk memperhatikan bahwa kegiatan pembangunan itu bergerak dari sektor-sektor unggulan Kota Prabumulih sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Sektor-sektor itu meliputi (1) Jasa Perusahaan; (2) Kesehatan; (3) Real Estate; (4) Akomodasi; (4) Perdagangan; (5) Jasa keuangan; (6) Konstruksi; (7) Pendidikan; (8) Administrasi pendidikan; (9) Transportasi; dan (10) Pengadaan listrik dan Gas. Kesepuluh komponen tersebut memiliki nilai LQ lebih dari satu (1) yang berarti sangat mungkin dikembangkan dan menopang perkonomian Kota Prabumulih kedepan.
