Mengulik Kondisi Ekonomi Kota Prabumulih Terkini

 

Selasa, 28 November 2017 diruang rapat lantai I, Pemerintah Kota Prabumulih kehadiran dua orang tamu penting dalam rangkaian Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kota Prabumulih untuk membedah Kondisi Perekonomian Terkini Kota Prabumuih. 

Kedua orang tersebut yaitu Bapak Yos Rusdiansyah (Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan) yang membedah "Kondisi Makro Perekonomian Prabumulih Terkini", serta Bapak Sudarso (Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan) yang menyampaikan "Reviu Kinerja APBN dan Penyaluran KUR Wilayah Kota Prabumulih". Acara ini juga menghadirkan Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM selaku Walikota Prabumulih sebagai keynote speaker.

Tiga orang Panelis seang memberikan materi. Dokumentasi Pribadi

Ketiga panelis tersebut sengaja dihadirkan untuk mengulik seperti apa kondisi makro dan mikro perekonomian di Kota Prabumulih yang sedang gencar melakukan pembangunan diseluruh sektor pembangunan terutama sektor ekonomi menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Ridho-Fikri selaku Walikota-Wakil Walikota Prabumulih ditahun 2018 mendatang.

Suasana Diskusi Panel Membedah Ekonomi Prabumulih. Dokumentasi Pribadi

Acara ini dihadiri tidak kurang dari 200 orang peserta diskusi yang meliputi  Tokoh Masyarakat Kota Prabumulih, Forkominda Kota Prabumulih, Seluruh Kepala OPD Kota Prabumulih, serta Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam Forum CSR-PKBL Kota Prabumulih, dan para tamu serta undangan lainnya.

Salah satu peserta diskusi yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kota Prabumulih berbagi pengalaman dan bertanya kepada para panelis. Dokumentasi Pribadi

Prabumulih merupakan sebuah Kota yang telah merdeka secara otonomi dari Kabupaten Muara Enim sejak tanggal 17 Oktober 2001 atau kurang lebih 16 tahun yang lampau. Kota ini telah menjelma menjadi kota yang maju dan tumbuh dengan pesat. Labelisasi positif semacam Prabumulih Kota Dagang, Kota Jasa, Kota Tujuan, Kota Transit, Kota nanas dan lain sebagainya justru menjadikan Kota Prabumulih Bumi Seinggok Sepemunyian ini sebagai salah satu ikon (contoh) keberhasilan sebuah kota di era otonomi daerah paska reformasi.

Periodisasi kepemimpinan Walikota Prabumulih yang bersuku-suku dan bermacam adat istiadat, justru menjadi keunggulan tersendiri baik pada waktu pemilihan kepemimpinan Prabumulih saat masih dilakukan oleh DPRD Kota Prabumulih maupun di era pemilihan langsung yang telah terjadi selama dua periode terakhir.

Model dan gaya serta giat kepemimpinan itu tentu saja sangat terkait dengan visi dan misi Walikota-Wakil Walikota terpilih yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Periode yang bersangkutan. Dalam dua periode terakhir, Visi Prabumulih PRIMA (Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman) menjadi visi besar dalam membangun Prabumulih secara masif, serentak dan berkelanjutan (sustainability). RPJMD tersebut tentu saja harus selaras dengan RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Nasional.

Dari penyampaian makalah para panelis bisa dilihat bahwa,  data makro yang di-release pada tahun 2016 oleh BPS Kota Prabumulih menunjukkan bahwa geliat pembangunan Kota Prabumulih memperlihatkan pertumbuhan yang positif ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebesar 73,19% pada tahun 2015 menjadi 73,38% pada tahun 2016, jauh diatas IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 68,24% ditahun yang sama. Dan angka sebesar itu dikategorikan tinggi.

Dari tahun ketahun juga bisa dilihat bahwa semakin menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perkotaan, yaitu sebesar 6,90% pada tahun 2014 menjadi 6,26% pada tahun 2015, dengan TPAK sebesar 70,71% pada tahun 2015 atau meningkat dari tahun sebelumnya (2014) sebesar 68,20%.

Pemerintah Kota Prabumulih juga tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap tumbuh secara positif dari tahun ke tahun (YoY) yaitu sebesar 4,84 % pada tahun 2015, menjadi 6,81 % pada tahun 2016 atau meningkat hampir dua poin sebanyak 1,97 %. Pertumbuhan ekonomi Prabumulih tersebut dari sisi produksi (Supply) didominasi secara berurutan oleh 5 (lima) sektor yaitu : (1) Perdagangan; (2) Konstruksi; (3) Pertambangan; (4) Industri; dan (5) Real Estate. Sementara, dari sisi pengeluaran (demand), 5 komponen yang dominan secara berurutan yaitu : (1) Konsumsi rumah tangga; (2) Impor; (3) PMTB; (4) Ekspor; dan (5) Konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,81% pada tahun 2016 itu merupakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih tahun 2016 itu juga berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.

Selama sepuluh tahun terakhir (2006 s.d 2016) sesuai dengan Sensus Ekonomi BPS, telah terjadi pertumbuhan jumlah usaha di Kota Prabumulih, baik UMK (Usaha Mikro Kecil) maupun UMB (Usaha Menengah Besar), dengan rincian 12.327 usaha pada tahun 2006 menjadi 16.632 usaha tahun 2016. Dari 16.632 usaha tersebut, sebanyak 16.492 (99,16%) merupakan UMK dan sebanyak 340 (2,04%) usaha dikategorikan sebagai UMB dengan mempekerjakan sebanyak 33.229 orang di UMK dan 8.526 orang di UMB.

Tiga besar share terhadap total UMK dan UMB atau sebesar 76,46%, aktifitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah (1) Perdagangan berjumlah 8.191 (48,66%); (2) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 3.181 (18,90%); dan (3) Industri pengolahan berjumlah 1.498 (8,90%).

Hal ini tentu memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih di era otonomi ini telah mampu membawa Kota Prabumulih lebih maju, berbeda dan terdepan, terutama disisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, spiritualitas, budaya dan  kesehatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan yang multi inovatif.

Namun demikian, ditengah prestasi-prestasi yang diukir oleh pemerintah dan masyarakat Kota Prabumulih, permasalahan nasional, regional dan global yang terjadi akhir-akhir ini, seperti menurunnya (tidak menentunya) harga komoditas unggulan seperti karet dan sawit yang menjadi primadona di masyarakat Prabumulih dirasa sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat Kota Prabumulih. Hal ini ditandai dengan angka Garis Kemiskinan (GK) Kota Prabumulih termasuk yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan.

GK Kota Prabumulih sebesar Rp 466.459,- pada tahun 2016 yang berada diatas kota Palembang sebesar Rp 456.225,- dan jauh diatas GK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 351.984,-. Ini berarti bahwa biaya hidup di Kota Prabumulih pun dirasakan juga jauh lebih mahal dari daerah lain di Sumatera Selatan. Akibatnya adalah terjadi naik-turunnya (fluktuatif) angka-angka kemiskinan Kota Prabumulih selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 10,86% pada tahun 2014, naik menjadi 12,12% pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun 2016 yang lalu sebesar 11,44%.

Hal ini tentu cukup memaksa Pemerintah Kota Prabumulih berfikir beribu akal dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat (keluarga) dan menggenjot belanja pemerintah selain meningkatkan nilai investasi swasta. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih selama tiga tahun terakhir dengan fokus utamanya adalah meningkatkan pendapatan keluarga terutama keluarga yang berada di garis dan dibawah garis kemiskinan.

Disisi lain, faktual terjadi bahwa semakin hari Belanja Pemerintah (government spending) semakin menurun dari tahun ke tahun terutama sejak tahun 2015 silam. Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang selama ini menjadi idola dalam APBD Kota Prabumulih semakin hari juga semakin kecil. Hutang pemerintah terhadap rekanan (pihak ketiga) semakin membengkak dan harus segera dilunasi karena proses pelelangan proyek, kontrak kerja atau bahkan pelaksanaan pembangunan pekerjaan telah dilaksanakan sementara berita pemotongan (pemangkasan) DBH migas malah hadir di tengah tahun anggaran berjalan.

Ketidakpastian terhadap anggaran dan bergantungnya daerah terhadap dana bagi hasil migas ditahun-tahun sebelumnya tentu tidak akan mungkin bisa membuat Kota Prabumulih menjadi lebih maju, terutama bila pemerintah bersama legislatif dan masyarakatnya tidak bahu-membahu (bergotong royong) dan urun rembuk mencari cara agar "krisis pembiayaan pembangunan" ini tidak menjadikan Kota Prabumulih stagnasi dalam membangun. Solusi tentu harus dicari dan solusi tersebut harus menjadi obat perekat kuat dalam instrumentasi pergerakan pembangunan yang dinamis.

Karena itu, data-data makro yang telah tersaji bisa dibedah dan diuraikan kembali secara mikro oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan lainnya di Kota Prabumulih.

Menjadi lebih penting dan fokus untuk memperhatikan bahwa kegiatan pembangunan itu bergerak dari sektor-sektor unggulan Kota Prabumulih sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Sektor-sektor itu meliputi (1) Jasa Perusahaan; (2) Kesehatan; (3) Real Estate; (4) Akomodasi; (4) Perdagangan; (5) Jasa keuangan; (6) Konstruksi; (7) Pendidikan; (8) Administrasi pendidikan; (9) Transportasi; dan (10) Pengadaan listrik dan Gas. Kesepuluh komponen tersebut memiliki nilai LQ lebih dari satu (1) yang berarti sangat mungkin dikembangkan dan menopang perkonomian Kota Prabumulih kedepan.

 

Semoga bermanfaat. Salam dari Prabumulih. Fikrijamillubay.