[caption caption="Memandirikan Masyarakat Miskin | Dok. Pribadi"][/caption]Kota Prabumulih Membuat Masyarakat Miskinnya Mandiri. Bagaimana ceritanya...? Se-simpul pertanyaan itu tentu akan mengemuka, terutama bagi masyarakat Kota Prabumulih ketika pertama kali melihat, menyimak dan mengkaji secara gamblang Visi-Misi Walikota Prabumulih 2013-2018 yang bertajuk “PRIMA” (Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman) Berkualitas.
Platform Visi Prabumulih PRIMA Berkualitas tentu mengejawantahkan sebuah visi modernis yang tidak menghilangkan kearifan lokal yang menjadi basis pendekatan masyarakat Kota Prabumulih yang urbanis, majemuk, dan humanis serta egaliter.
Komponen masyarakat yang begitu kental dengan budaya tradisionalitas-modernis sebagaimana ciri kebanyakan Kota Urban (Urban City) sudah barang tentu membutuhkan sentuhan yang pasti berbeda dengan masyarakat perkotaan kebanyakan, sehingga sentuhan yang sedikit saja tidak populer akan membuat berbagai macam program, khususnya program pemerintah menjadi percuma dan berantakan.
Dibanyak kesempatan, Walikota Prabumulih dan Wakilnya telah membuat berbagai macam gebrakan dengan pendekatan yang disebutkan diatas. Yaitu dengan menjadikan program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Prabumulih menjadi fokus utama Pemerintah dan jajarannya.
Ada tiga masalah pokok yang ditanggulangi secara bersamaan yang membutuhkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di Kota Prabumulih yaitu:
(1) Masalah Sosial dengan Pengentasan Kemiskinan.
Kemiskinan menjadi masalah utama diawal pemerintahan Ridho-Fikri yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin. Pada tahun 2013 itu data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Prabumulih berkisar 11,23%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 19.363 penduduk Kota Prabumulih masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini juga diperparah dengan secara kasat mata masih banyaknya keluarga miskin yang tinggal dirumah yang tidak layak huni;
(2) Masalah Ekonomi
Yaitu ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan keluarga.
(3) Masalah Infrastuktur,
Terutama infrastruktur dasar (air bersih, listrik, akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan), serta infrastruktur jalan dan jembatan.