Tanggal 25 November, Hari Guru Nasional. Sebuah momen yang seharusnya jadi penghormatan luar biasa untuk para guru yang tanpa lelah mendidik generasi muda bangsa. Tapi, sayangnya, peringatan ini semakin terasa hampa. Di banyak tempat, Hari Guru cuma jadi rutinitas seremonial: upacara di pagi hari, pidato formal yang penuh jargon, ditutup dengan potong kue, lalu selesai. Esensi perayaan? Hilang.
Di balik itu semua, masalah besar pendidikan Indonesia terutama yang dihadapi para guru tidak pernah benar-benar disorot. Bagaimana dengan nasib guru honorer? Bagaimana dengan kesejahteraan mereka? Apa yang dilakukan organisasi pendukung seperti PGRI? Bagaimana mahasiswa pendidikan, calon pendidik masa depan, memandang profesi ini? Semakin kita telisik, semakin kita sadar: ada yang salah, sangat salah, dalam dunia pendidikan kita.
Dulu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah suara paling lantang di dunia pendidikan. Ketika ada kebijakan yang tidak adil, PGRI ada di barisan terdepan untuk membela guru. Mereka adalah motor perubahan yang mampu menekan pemerintah agar lebih berpihak pada guru. Tapi sekarang, PGRI seolah berubah jadi organisasi yang diam seribu bahasa.
Ketika guru honorer mengeluhkan gaji yang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, di mana PGRI? Ketika guru-guru pensiun tanpa jaminan yang memadai, apa yang dilakukan organisasi ini? Ketika kurikulum berubah-ubah tanpa arah yang jelas, adakah PGRI bersuara?
Sebagian orang bilang PGRI terlalu sibuk dengan formalitas. Mereka lebih banyak mengurusi acara seremonial, rapat-rapat yang kaku, dan agenda yang, jujur saja, tidak langsung menyentuh kesejahteraan guru. Padahal, realitas di lapangan sangat pahit. Banyak guru honorer di Indonesia yang digaji jauh di bawah UMR, bahkan ada yang cuma mendapatkan honor Rp300 ribu per bulan.
Kalau PGRI tidak lagi memperjuangkan hak guru, siapa yang akan melakukannya? Kalau organisasi sebesar ini malah fokus pada urusan simbolis, siapa yang akan pasang badan untuk guru?
Kalau PGRI kehilangan taji, harapannya ada di generasi muda. BEM Fakultas Pendidikan, misalnya, punya potensi besar untuk jadi agent of change (katanya). Tapi, sayangnya, potensi itu lebih sering terjebak dalam kesibukan mengurus acara daripada memperjuangkan isu-isu besar pendidikan.
Sekarang, BEM Fakultas Pendidikan lebih dikenal sebagai "event organizer" ketimbang kelompok aktivis yang kritis. Mereka sibuk bikin bazar makanan, festival budaya, dan lomba-lomba kreatif. Bukannya acara-acara itu salah, tapi ketika semuanya hanya soal hura-hura tanpa ada pembahasan serius tentang pendidikan, kita patut bertanya: Apa sebenarnya yang mereka perjuangkan?
Dulu, mahasiswa pendidikan sering turun ke jalan. Mereka adalah suara kritis yang mewakili guru dan mahasiswa lainnya. Mereka menuntut kebijakan yang adil, mereka memperjuangkan hak-hak guru, dan mereka berani berdiri melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada pendidikan.
Sekarang? Diskusi tentang isu pendidikan kalah menarik dibandingkan sibuk menghias panggung dan bikin video promosi acara. Suara mahasiswa yang dulu lantang kini tenggelam dalam rutinitas yang lebih mirip ajang hiburan.
Kalau BEM Fakultas Pendidikan tidak mau lagi membahas isu besar seperti kesejahteraan guru atau kebijakan kurikulum, siapa yang akan peduli? Apa mahasiswa pendidikan hanya ingin dikenal sebagai "EO berlabel Pendidikan"?
Masalah lain yang gak kalah besar ada di mahasiswa pendidikan sendiri. Sebagian besar dari mereka masuk jurusan pendidikan bukan karena panggilan hati, tapi karena ya sudah, keterima di situ.
Hasilnya, banyak mahasiswa pendidikan yang setelah lulus malah beralih ke profesi lain. Ada yang kerja di perusahaan swasta, ada yang jadi PNS di bidang lain, bahkan ada yang banting setir ke profesi yang sama sekali gak nyambung dengan pendidikan. Memang, gak salah memilih karier. Tapi kalau mayoritas mahasiswa pendidikan gak mau jadi guru, apa yang akan terjadi dengan masa depan pendidikan kita?
Salah satu alasannya adalah profesi guru yang makin gak menarik. Gaji kecil, beban kerja tinggi, dan minim penghargaan bikin banyak orang ogah jadi guru. Ditambah lagi, dukungan dari organisasi seperti PGRI pun terasa lemah, membuat profesi ini terlihat makin tidak menjanjikan.
Mahasiswa pendidikan harusnya sadar bahwa mereka adalah harapan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Kalau mereka sendiri gak punya rasa peduli, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan guru-guru kita?
Hari Guru Nasional bukan cuma momen untuk berterima kasih kepada guru. Lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk kita semua agar bangkit dan memperjuangkan pendidikan.
PGRI harus kembali ke akar perjuangannya: menjadi suara guru, bukan sekadar organisasi formalitas. BEM Fakultas Pendidikan harus keluar dari zona nyaman sebagai panitia acara dan kembali jadi agen perubahan. Mahasiswa pendidikan harus mulai melihat profesi guru bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi sebagai pengabdian yang mulia.
Kalau kita tidak segera berubah, jangan salahkan siapa pun ketika pendidikan di Indonesia makin terpuruk. Masa depan bangsa ini ada di tangan guru dan pendidikan, tapi itu tidak akan terwujud tanpa dukungan semua pihak. Hari Guru Nasional ini harus jadi titik balik untuk kita semua karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jadi, kapan kita mulai peduli?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
