Ketika Negara Hukum Hanya Dimaknai Sebatas Hukum Positif

Keadilan inilah salah satu bentuk moralitas. Sehingga dalam hal ini, hukum sejatinya adalah pancaran moral. Hukum memang bukan moral dan sebaliknya moral bukanlah hukum. Namun yang perlu digarisbawahi ialah aturan jika tidak berdasar moral bukanlah hukum

Guru Besar FH UNAIR, Prof. Peter Mahmud Marzuki bahkan sering dengan lantang menyatakan bahwa "Hukum belum tentu undang-undang, dan undang-undang belum tentu hukum". Sebab menurutnya, hukum merupakan produk budaya, hukum dibuat bukan sekadar untuk ketertiban, melainkan untuk damai sejahtera".

Konsep Tertib (order) tidak sama dengan damai sejahtera (peace). Masyarakat dapat saja hidup dalam ketertiban, namun bukan tidak mungkin tertib terjadi karena yang kuat menindas yang lemah, atau adanya ketidakseimbangan perlindungan sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru yang mana demi mencapai ketertiban dibentuk lembaga superbody seperti misalnya Kopkamtib yang menangkap para politisi dan demonstran, melarang unjuk rasa, pers dibungkam.

Semoga kedepannya, Penguasa dapat melihat dan mendengar gejolak yang terjadi belakangan ini di masyarakat dan melakukan introspeksi untuk terciptanya proses bernegara yang menciptakan rasa keadilan berdasarkan kebaikan, damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.