Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Universitas Wijaya Putra (UWP) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI, Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa" pada Senin, 27 November 2023.
Bertempat di UWP Kampus Benowo, Keynote Speaker pada FGD tersebut ialah Ketua DPD-RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di samping itu turut mengundang narasumber Dr. Mulyadi, S.Sos., M.Si yang merupakan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Dr. Ichsanunddin Noersy, B.Sc., S.H., M.Si., yang merupakan staf khusus Ketua DPD-RI. Adapun moderator pada FGD tersebut ialah Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Kegiatan FGD diawali dengan sambutan dari Rektor UWP, Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum. Ia mengapresiasi dan merasa terhormat atas terpilihnya UWP sebagai lokasi FGD DPD-RI.
"FGD ini dapat menjadi wahana pengayaan bagi Mahasiswa UWP, khususnya yang lahir di atas tahun 2000 yang tentu tidak mengalami dan mengetahui sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diubah." Ujar Budi Endarto pada sambutannya.
Selanjutnya, Ketua DPD RI menyampaikan pidato terkait pandangan beliau terhadap kondisi negara Indonesia saat ini. Ia menyebutkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Namun arus reformasi, khususnya setelah amandemen UUD 1945 justru membawa Indonesia jauh dari apa yang dicita-citakan pendiri bangsa.
"Hasil amandemen UUD 1945 mengubah 95% konsep bernegara yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Akhirnya, Indonesia menjadi negara liberal. Ekonomi kita pun menjadi ekonomi kapitalis. Kita kian jauh dari Negara yang berazaskan Pancasila." Ujar LaNyalla pada pemaparannya.
Oleh sebab itu, ia menawarkan gagasan untuk kembali kepada konsep bernegara yang asli sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945 yang asli dan disesuaikan dengan sistem adendum serta berkaca pada pengalaman dari Orde Lama dan Orde Baru.
"Pilpres langsung melahirkan Bangsa yang terbelah", ujarnya dalam pemaparan.
Oleh sebab itu ia mengemukakan perlunya memperkuat lembaga MPR dengan mengembalikan kedudukannya sebagaimana dalam desain UUD 1945 yang asli, termasuk kewenangan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Selanjutnya narasumber kedua, Dr. Mulyadi, S.Sos., M.Si., menawarkan sejumlah gagasan terkait sistem bernegara kedepan. Di antaranya menghidupkan Urusan Golongan dan Urusan Daerah. Utusan Golongan yang ditunjuk dari tingkat bawah sedangkan Utusan Daerah diisi dari perwakilan kerajaan yang masih eksis di Indonesia.
"Utusan Golongan ditunjuk dari bawah agar praktik kelam pada masa Orde Baru tidak terulang kembali", tandasnya.
Antusiasme peserta tampak dari banyaknya pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta yang berjumlah ratusan undangan. Peserta tersebut berasal dari segenap civitas akademika UWP serta unsur masyarakat di sekitar lingkungan UWP. Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan masukan dalam proses bernegara kedepannya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
