Mohon tunggu...
Fikri Hadi
Fikri Hadi Mohon Tunggu... Dosen - Instagram : @fikrihadi13

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya || Sekjen DPP Persatuan Al-Ihsan. Mari turut berpartisipasi dalam membangun kekuatan sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan Umat Islam di Persatuan Al-Ihsan.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

FGD DPD-RI dan UWP: Mengembalikan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa

28 November 2023   13:07 Diperbarui: 28 November 2023   13:12 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua DPD-RI, LaNyalla M. Mattalitti bersama segenap civitas akademika UWP. Sumber : Humas UWP

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Universitas Wijaya Putra (UWP) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI, Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa" pada Senin, 27 November 2023.

Bertempat di UWP Kampus Benowo, Keynote Speaker pada FGD tersebut ialah Ketua DPD-RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di samping itu turut mengundang narasumber Dr. Mulyadi, S.Sos., M.Si yang merupakan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Dr. Ichsanunddin Noersy, B.Sc., S.H., M.Si., yang merupakan staf khusus Ketua DPD-RI. Adapun moderator pada FGD tersebut ialah Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Kegiatan FGD diawali dengan sambutan dari Rektor UWP, Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum. Ia mengapresiasi dan merasa terhormat atas terpilihnya UWP sebagai lokasi FGD DPD-RI.

"FGD ini dapat menjadi wahana pengayaan bagi Mahasiswa UWP, khususnya yang lahir di atas tahun 2000 yang tentu tidak mengalami dan mengetahui sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diubah." Ujar Budi Endarto pada sambutannya.

Selanjutnya, Ketua DPD RI menyampaikan pidato terkait pandangan beliau terhadap kondisi negara Indonesia saat ini. Ia menyebutkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Namun arus reformasi, khususnya setelah amandemen UUD 1945 justru membawa Indonesia jauh dari apa yang dicita-citakan pendiri bangsa.

"Hasil amandemen UUD 1945 mengubah 95% konsep bernegara yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Akhirnya, Indonesia menjadi negara liberal. Ekonomi kita pun menjadi ekonomi kapitalis. Kita kian jauh dari Negara yang berazaskan Pancasila." Ujar LaNyalla pada pemaparannya.

Oleh sebab itu, ia menawarkan gagasan untuk kembali kepada konsep bernegara yang asli sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945 yang asli dan disesuaikan dengan sistem adendum serta berkaca pada pengalaman dari Orde Lama dan Orde Baru.

Sesi diskusi pada FGD DPD-RI bersama UWP. Sumber : Humas UWP
Sesi diskusi pada FGD DPD-RI bersama UWP. Sumber : Humas UWP
Selanjutnya pada sesi diskusi, narasumber pertama yakni Dr. Ichsanunddin Noersy, B.Sc., S.H., M.Si., menyampaikan sejumlah poin terkait kondisi negara Indonesia berdasarkan hasil penelitian. Salah satunya terkait proses Demokrasi di Indonesia.

"Pilpres langsung melahirkan Bangsa yang terbelah", ujarnya dalam pemaparan.

Oleh sebab itu ia mengemukakan perlunya memperkuat lembaga MPR dengan mengembalikan kedudukannya sebagaimana dalam desain UUD 1945 yang asli, termasuk kewenangan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya narasumber kedua, Dr. Mulyadi, S.Sos., M.Si., menawarkan sejumlah gagasan terkait sistem bernegara kedepan. Di antaranya menghidupkan Urusan Golongan dan Urusan Daerah. Utusan Golongan yang ditunjuk dari tingkat bawah sedangkan Utusan Daerah diisi dari perwakilan kerajaan yang masih eksis di Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun