Kondisi tersebutlah yang sempat mengakibatkan hasil survei pada pemilihan kepala daerah beberapa meleset dari hasil penghitungan manual KPU.
Hal ini tentu harus diperhatikan oleh peserta Pemilu, agar tidak terlena dengan selisih 2 digit, jika swing voter menunjukkan suaranya pada pemilu, maka hasil akhirnya bisa saja berbeda.
Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan bahwa masyarakat harus siap menerima hasil pemilihan umum siapapun yang menang dalam pesta demokrasi tahun ini.
"Saya siap menerima apapun hasil dari Pemilu 2019, begitu juga rakyat dan semua masyarakat Indonesia, harus bisa menerima apapun hasilnya," tutur Sahbirin.
Pengamat Politik Ujang Komarudin juga berharap agar semua pihak menggunakan kepala dingin dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Kedua pasangan Capres -- Cawapres maupun tim pemenangan, diminta untuk legowo dan menerima apapun hasil Pilpres 2019.
"Siapapun yang menang nanti, baik incumben atau penantang tidak boleh ada yang melakukan tindakan anarkistis. Apalagi menyalahkan yang menang," tukas Ujang.
Bagi pihak yang menang juga sebaiknya tidak boleh jemawa. Karena kalah dalam kontes demokrasi bukan berarti tidak bisa berperan untuk Bangsa Indonesia.
Pemilu juga tidak boleh menjadikan bangsa Indonesia mundur ke belakang karena kekacauan, oleh karena itu diperlukanlah sikap yang cerdas dan dewasa dalam proses Pemilu serentak 2019.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ternyata telah menunjukkan itikad yang baik, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, sambil menunggu real count sebagai standar konstitusional, pihaknya sudah bisa mengambil kesimpulan mengenai hasil pemilu kali ini.
"Menurut Quick Count, PSI mendapat 2 persen atau sekitar 3 juta suara. Dengan perolehan itu PSI tidak akan berada di Senayan pada lima tahun ke depan," terang Grace Natalie.
Dirinya juga meyakinkan, tak ada suara yang terbuang, tak ada suara yang sia -- sia. Setiap suara dukungan anda kepada PSI akan dicatat dan diperhitungkan sebagai statement tentang keberanian : suara rakyat yang menginginkan perbaikan parlemen dan partai politik.
