Pengembangan Maritim dan Bahari untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Negara-negara didunia saat ini berlombaan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0, kemajuan dari revolusi industri 4.0 dapat dilihat dari berbagai sektor. 

Kemajuan itu bisa dilihat dari paradigma masyarakat, cara kerja, pola pikir, sistem digital yang diaplikasikan dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia harus menjawab kehadiran revolusi industri 4.0 dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) diberbagai sektor.

Dampak dari kehadiran revolusi industri 4.0 akan tampak jelas disektor maritim dan bahari Indonesia. Maka, perlu strategi untuk menyikapi era revolusi industri 4.0, yaitu memperkuat sinergi pada bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Kita akan bahas sektor ekonomi maritim dan bahari Indonesia. 

Sektor ekonomi maritim dan bahari yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.

Ada beberapa sektor juga yang ada dalam ruang lingkup ekonomi maritim di Indonesia seperti sektor pelayaran, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor pariwisata bahari.

Pertama, Sektor Pelayaran.

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar didunia dengan kurang lebih 17.000 pulau yang dimiliki. Industri disektor pelayaran Indonesia masih banyak kekurangan dan tantangan yang akan di hadapinya. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian nasional. 

Selain dari kualitas kapal yang tidak memadai, pelabuhan/dermaganya juga harus diperbaiki. Kita juga dapat mengupgrade sistem pengaplikasian di sektor pelayaran. 

Tidak hanya permasalahan diatas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pelayaran juga harus diperhatikan dan ditingkatkan dengan baik supaya sektor pelayaran bias memenuhi peningkatan pada perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan kualitas disektor pelayaran pemerintah bisa berupaya memperketat peraturan pelayaran dan pengaplikasiannya, dan juga perlunya usaha-usaha dari pemerintah untuk meningkatkan standar Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi K3 dan juga modernisasi alat-alat pelabuhan untuk menjawab tantangan revolusi industry 4.0.

Kedua, Sektor Kelautan dan Perikanan.

    ...."Nenek Moyangku Seorang Pelaut"....

Lantunan lagu yang sering kita dengarkan dari guru kita saat masih berada dibangku sekolah. 2/3 dari seluruh wilayah nusantara adalah lautan dan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat berlimpah, layaknya surga bagi setiap pelaut dan nelayan di dunia ini. Tapi, kenyataanya itu tidak menghadirkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak untuk nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, lebih dari 22% penduduk miskin di Indonesia adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan selama ini menjadi golongan yang terpinggirkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang lebih mengarah ke daratan. 

Disisi lain, adanya korelasi antara pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dengan kerusakan lingkungan dan ekosistem seperti hutan mangrove, padang lamun (Seagrass), rumput laut (Seaweed), dan terumbu karang. Hampir semua ekosistem di Indonesia terancam kelestariannya.

Kita bisa lihat sebuah ironi yang ditimbulkan bagi kita semua, sebuah negeri dengan kekayaan laut yang begitu berlimpah. Tapi, justru tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisirnya. 

Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di sektor kelautan dan perikanan yang saat ini di jalankan pemerintah, diharapkan tepat sasaran melalui pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, SDA, dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan kebetuhan para nelayan. 

Pemerintah juga bisa membuat kebijakan-kebijakan baru seperti memfokuskan pembangunan di wilayah pesisir dan modernisasi alat-alat tangkap nelayan, hal ini diharapkan biasa menurunkan angka kemiskinan nelayan di Indonesia.

Ketiga, Sektor Pariwisata Bahari.

Keanekaragaman hayati laut yang tinggi, pesisir laut yang ideal dan strategis, serta iklim tropis yang hangat, bisa mengundang wisatawan untuk mengunjungi pariwisata bahari kita. 

Akan tetapi, wisata bahari di Indonesia hanya dapat menyumbangkan devisa negara sekitar 10 persen. Jumlah kalah jauh dibandiangkan negara-negara di ASEAN. 

Contohnya saja Malaysia, mereka bisa menyumbangkan 40 persen devisa negaranya 40 persen, padahal kekayaan laut kita dan destinasi wisata bahari kita jauh lebih banyak dari Malaysia.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan parawisata bahari kita adalah yang pertama, akses ke lokasi wisata bahari yang terbilang jauh dan sulit. Kedua, jumlah dan variasi objek wisata terbatas dan kurangnya kebersihan lingkungannya. 

Ketiga, Kebijakan pemerintah dan konsistensi yang belum begitu kondusif bagi tumbuh kembangnya pariwisata bahari. Dalam menghadapi permasalahan ini kita dapat memperbaiki dan mempermudah akses ke tempat wisata bahari, melakukan inovasi dan ekploitasi dengan mempertimbangkan dampak-dampak negatif akan ditumbulkan.

Sebuah kewajiban bagi seluruh masyakat Indonesia untuk bekerja sama membangun kemaritiman di Indonesia, karena perekonomian di darat sudah semakin pelik. 

Peningkatan ekonomi maritim tentu akan membawa Indonesia menajawab tantangan revolusi industri 4.0 dan menjadi bangsa bahari yang sejahtera dan beribawa untuk mewujudkan tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia.