Keputusan Menag dalam memberikan sertifkasi ke 200 Mubaligh ini juga didukung oleh Sekretaris Kemenag, Nur Syam. Pihaknya mengatakan bahwa Kemenag merilis 200 Mubaligh bukan untuk kepentingan beberapa pihak saja, melainkan langkah yang diambil Kemenag tersebut adalah hanya untuk memberikan referensi kepada umat Islam tentang siapa saja Mubaligh yang bisa diundang untuk berceramah. Nur Syam mengaku sertifkasi 200 Mubaligh ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan standartiasi kapasistas masing-masing Mubaligh.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno juga turut berkomentar atas langkah keliru yang sudah diambil oleh Kemenag. Melalui akun twitter resmi @eddy_soeparno, ia menyampaikan bahwa Kemenag harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga para Mubaligh yang Namanya asal dimasukkan sebagai 200 Mubaligh Kemenag.
Kemang tidak boleh berdalih semua dilakukan demi menjawab pertanyaan masyarakat tentang siapa Mubaligh yang layak untuk dijadikan penceramah, tanpa peduli apakah para mubaligh tersebut setuju atau tidak jika ada pengelompokkan seperti itu. Lebih lanjut, langkah yang harus diambil Kemenag tidak hanya sekedar mencoret nama saja, tetapi juga mendengarkan keresahan para Mubaligh yang khawatir dengan adanya daftar 200 Mubaligh rujukan Kemenag justru akan memicu ketidaknyamanan baik dari masyarakat ataupun antar Mubaligh itu sendiri.
Eddy juga berpendapat langkah Kemenang ini sangat tidak rasional. Diantara 200 juta lebih penduduk Indonesia, kenapa hanya 200 orang yang dipilih sebagai Mubaligh rekomendasi Kemenang? Apakah itu tidak mengundang presepsi public terkait maksud lain dari adanya keputusan yang tidka logis itu? Oleh sebab itu, tidak perlu menunggu lama-lama, Kemenag harus segera meminta maaf dan menarik kembali list 200 nama Mubaligh yang membuat 'geger' sebagian masyarakat Indonesia, tekrhusus umat Islam.
