Biasanya, inovasi ini saling tumpang tindih antara inovasi di Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat. Inovasi yang tumpang tindih ini memiliki kesamaan fungsi dan sasaran yang justru memberikan data yang ambigu.
Salah satu contoh, inovasi data PNS. Inovasi yang mengelola data PNS dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah, meski dengan nama yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kelola data PNS menjadi berbeda-beda sesuai dengan versinya masing-masing.Â
Misalnya, jumlah PNS di daerah A menurut Pemerintah Pusat sebanyak 5000, menurut provinsi 4950 dan menurut daerah A 4955. Tentu saja ini akan justru menyulitkan pekerjaan yang seharusnya menjadi lebih mudah.
Bukan hanya itu, dengan adanya inovasi serupa di berbagai tingkat pemerintahan menjadikan pekerjaan penginputan juga menjadi ganda. Satu contoh, kita menginput data PNS di aplikasi data PNS Pemerintah Pusat, selanjutnya kita menginput data yang sama di aplikasi Pemerintah Provinsi. Tidak berhenti sampai disitu, ternyata kita juga harus menginput data yang sama untuk aplikasi yang ada di daerah.
Masalahnya, tidak semua PNS memahami tentang penginputan data yang berlapis-lapis ini. Ada sebagian PNS yang hanya menginput di aplikasi Pemerintah Pusat. Ada PNS yang menginput hanya di aplikasi daerah. Akibatnya, jumlah PNS antara versi Pemerintah Pusat dengan daerah bisa berbeda.
Kondisi ini menyebabkan kehadiran inovasi bukan membuat urusan menjadi efektif dan efisien tapi malah menjadi tidak efektif karena keberfungsian yang sama yang menyebabkan produk data yang dihasilkan menjadi tidak valid.
Inovasi Perlu Dievaluasi
Keberadaan inovasi sebenarnya sangat baik jika diimbangi dengan kapasitas dalam pembuatannya. Inovasi yang digagas secara sungguh-sungguh melalui riset dan telaah yang mendalam serta uji coba yang menekan tingkat risiko akan menghasilkan inovasi yang fungsional.Â
Sebaliknya, inovasi yang dibuat secara sembarangan, terkesan asal jadi serta tidak dibarengi kapasitas pembuatnya justru akan menjadi inovasi yang disfungsi. Inovasi seperti ini biasanya tidak akan berusia lama alias mangkrak.
Oleh karena itu, perlu sekali untuk dilakukan evaluasi secara berkala terhadap inovasi yang sudah dan yang akan dibangun. Jangan sampai inovasi justru menjadi bumerang bagi pemerintah daerah sendiri. Alih-alih berinovasi, malah justru mempersulit pekerjaan.
Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, sudah saatnya sistem aplikasi di Pemerintah Pusat dan Daerah saling bersinergi dan terintegrasi. Jangan ada lagi tumpang tindih inovasi yang justru membuat tidak efektif dan kerancuan data. Dengan sistem yang terintegrasi maka akan didapatkan data yang satu antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
