Perpu Corona, Conflict of Interest is The Mothers of Corruption

PERPU CORONA:
Conflict of interest is the mothers of corruption

Abdul Fickar Hadjar

Belum selesai polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, karena dianggap berbahaya, terutama dlm kaitannya dgn substansi psl 27nya, sudah muncul polemik baru tentang penggunaan Kop Surat Kepresidenan oleh staf khusus millenial untuk krpentingan perusahaannya menjalankan proyek pemerintah tanpa tender sebagaimana seharusnya. 

Polemik Perpu bahkan melahirkan gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi oleh beberapa tokoh dan masyarakat yg meminta pembatalan PERPU.

Perppu itu adalah tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19.
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sepenuhnya merupakan otoritas Presiden telah membuka celah untuk dikorupsi., krn  sejumlah ayat dalam Pasal 27 Perpu memiliki ruang untuk disalahgunakan. Ada potensi ketika terjadi fraud, korupsi, penyelewengan dana stimulus maupun bantuan likuiditas pejabat yang terlibat kebal hukum, tidak dapat dituntut.

Dana stimulus yang dikucurkan dalam upaya pencegahan Covid-19 nilainya sangat besar, shg berpotensi disalahgunakan seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).dimana uangnya bisa mengalir sampai luar negeri, dan kesengajaan pemilik lembaga keuangan melakukan penggelapan dana BLBI

Pemerintah sehausnya bisa lmempelajari kesalahan saat kasus BLBI. Jangan sampai terulang lg di masa pemerintahan ini. Soal keuangan ini mestinya kita belajar dari BLBI dan kasus Bank Century agar tidak  masuk jurang yang sama. Frasa 'itikad baik' di pasal 27 sebagai kata-kata bersifat karet dan bersayap. Banyak ruang terbuka yg dpt dimanfaatkan penunmpang gelap.

Adanya pasal yang janggal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yakni dalam Pasal 27 Ayat 2. yg berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum telah melampaui batas kewenangan eksekutif (dlm membuat PERPU).Hukum pidana dan perdata berlaku bagi siapapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak terkecuali presiden atau aparatnya jk terbukti merugikan negara.

Bila pemerintah melakukan pelanggaran, salah satunya korupsi,  maka tindakan hukum harus tetap dilaksanakan. Terlebih, bila dilakukan di waktu bencana seperti ini ancamannya hukuman MATI.

Konflik kepentingan adalah ibu dari korupsi

Dimuatnya pasal impinitas dlm PERPU yg merupakan kewenangan penuh Presiden dari perspektif pembagian kekuasaan negara sesungguhnya merupakan konflik  kepentingan (conflict of interest/COI) dimana seharusnya presiden sebagai pemegang kekuadaan eksekutif tidak memasuki dan cawe cawe pd kekuasaan yudikatif atau kekuadaan kehakiman. Demikian halnya dlm posisi sbg staf khusus Presiden menggunakan kop kepresidenan (jabatan publiknya) untuk kepentingan pribadi jelas merupakan tindakan yg melanggar prinsif konflik kepentingan.

Pada posisi COI seharusnya seharusnya secara pribadi atau institusi (termasuk lembaga negara) tdk boleh mengambil keputusan yg menguntungkan diri sendiri, kelompok atau instansinya, karna putusan apapun yg diambil merupakan perbuatan yg tidak etis yg merupakan kesadaran moral tertinggi dr manusia (beyond the legal complience). 

Jika kesadaran itu sdh tumpul, tidak peka atau bahkan tidak ada (biasanya krn kekuasaan), maka tidak mustahil akan melahirkan perbuatan perbuatan tercela lainnya seperti nepotisme negatif, kolutif dan pada level tertentu dikualifisir sebagai pelanggaran hukum korupsi.

Pada titik tertentu ketika derajat kekuasaan tdk lagi dapat tersentuh oleh kritik, kontrol dan pengawasan formal secara politik (krn koalisi terlalu gemuk), maka sesungguhnya COI is mother of corruption, konplik kepentingan akan melahirkan tindak pidana korupsi disegala sektor kehidupan.

Ya karena itu gugatan tethadap Perpu dengan uji materii ke MK menjadi signifikan, jik tdk akan sangat berbahaya tidak hanya bagi kehidupan hukum tapi jg kehidupan bernegara. Membangun Indonesia tidak melulu harus sejalan dan mendukung pemerintah, tetapi jg dgn selalu mengkritisi setiap langkah dan kebijakan yang potensial koruptif. Membangun Indonesia dr sisi yg lain, sisi kebersihan dari korupsi.