Sejak awal partai itu sudah 'menyandera' nama Joko Widodo sebagai kader partainya. Berulang-ulang istilah 'petugas partai' disebut oleh sang ketum, tanpa memikirkan kemungkinan pelecehan terhadap wibawa seorang kepala negara.
Partai berlambang banteng yang menyematkan istilah 'demokrasi' dalam namanya itu, kerap buat kegaduhan dan tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Jika kita mengembalikan ingatan pada saat Presiden Jokowi baru terpilih, kala itu terlihat bagaimana PDIP begitu 'maruk' akan kekuasaan. Ambisi untuk mencalonkan 'orang dekat' Megawati, Budi Gunawan sebagai Kapolri begitu terlihat. Pasalnya KPK sudah berulang kali mengingatkan bahwa orang ini (BG) berbahaya. Selain rekening gendut, melejitnya karir BG juga dinilai bukan karena professionalitas, namun karena tujuan politis.
Pada saat itu mulailah babak awal kegaduhan politik di Indonesia. Lebih parahnya, ribut ribut itu juga melibatkan instansi pemerintah di bidang hukum, yakni Polri dan KPK. KPK dan Polri mulai saling serang dan saling tangkap. Berturut-turut pimpinan KPK dikriminalisasi setelah BG ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.
Lucunya, gagal jadi Kapolri malah membuat BG naik pangkat dan bahkan diberikan jabatan sebagai Kepala BIN. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, pemberian pangkat jenderal kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan sarat unsur politis.
Dikutip dari halaman kompas.com, Bambang mengatakan, dinaikkannya pangkat Budi menjadi bintang empat mungkin dilakukan sebagai kompensasi karena dia pernah terhalang saat ingin menjadi kepala Kepolisian RI.
"Mungkin sebagai kompensasi karena dulu pernah akan dijadikan Kapolri, tetapi terhalang" ujar Bambang.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono pun menilai bahwa posisi BG sebagai Kepala BIN bermuatan politik. Menurutnya, posisi BIN di era reformasi ini seperti jabatan politik layaknya menteri dan duta besar.
"Karena seperti jabatan politik, Budi Gunawan akan kurang berperan dalam hal teknis intelijen." (dalam Tempo.co)
Sebenarnya hal itu tak menjadi hal, mengingat kedekatan BG yang pernah menjadi ajudan pribadi Megawati. Namun bukan kali pertama Mega mencoba memasukan 'orang dekat'nya dalam lingkaran kekuasaan. Anaknya, Puan Maharani di plot sebagai Menteri PMK.
Sejak pengangkatannya sebagai Menteri PMK, Puan memang tak pernah luput dari kontroversi. Kepuasan publik terhadap kinerja Menteri Puan selalu rendah. Puan berada di urutan terendah dari tujuh menteri yang dipersepsikan berkinerja terburuk.
