Menakar Keberadaan "Shadow Economy" di Indonesia yang Bernilai Rp 1.400 Triliun

Dengan minimnya, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Maka kegiatan ekonomi yang tercipta dari kelompok masyarakat dalam kategori ini berpotensi menjadi shadow economy.Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan maka negara akan sulit sekali menghitung skala kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Termasuk menghitung potensi kerugian akibat aktivitas shadow economy tersebut.

Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi keberadaan aktivitas shadow economy tersebut.  Pertama, meningkatkan pendataan wajib pajak perorangan. Karena dengan data ini pemerintah dapat menyelaraskan harta wajib pajak dengan penghasilan yang sebenarnya.

Kedua, dengan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi sektor informal, maka kebijakan perpajakan bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. misalnya memberikan insentif-insentif tertentu untuk sektor ini. 

Ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat, karena seperti yang saya tulis diatas, bisa saja para pelaku shadow economy itu lebih memilih exit option dengan menghindar pajak, karena merasa terbebani.

Keempat, meningkatkan pengawasan disemua sektor ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal. Kelima, meningkatkan terus usaha-usaha menuju inklusi keuangan secara menyeluruh. Semakin tinggi tingkat inklusifitas masyarakat maka akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dana pihak ketiga di industri keuangan kemudian akan tumbuh maksimal. Sehingga fungsi intermediasi  akan meningkat dan menjadi bantalan bagi sistem keuangan bila suatu saat terjadi resesi.

Masalah shadow economy ini tak hanya dialami Indonesia. Shadow economy merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara. Bahkan negara-negara kaya yang memiliki PDB jauh diatas Indonesia. Namun dengan berbagai upaya serius kita akan mampu mengurangi dampak negatif dari shadow economy ini

Sumber:
cnnindonesia.com
worldbank.org (pdf)
investor.id