Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Administrasi - Berharap memberi manfaat
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penikmat Aksara, Musik dan Tontonan. Politik, Ekonomi dan Budaya Emailnya Ferywidiamoko24@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Financial Pilihan

Kenapa Tidak Ada (Lagi) yang Bahas Utang dan Defisit?

11 Mei 2019   15:40 Diperbarui: 12 Mei 2019   08:25 240
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Terus kok bisa sih indonesia masuk negara dengan rating invesment grade,nih penilaian salah satu lembaga ternama Fitch Rating sehingga indonesia layak menyandang negara dengan rating Invesment Grade:

  1. Perekonomian Indonesia dapat dikatakan stabil dengan prediksi tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi sekitar 5,1% pada 2017 dan 5,4% pada 2018.
  2. Indonesia memiliki ketahanan terhadap gangguan eksternal yang mungkin menimpa negara-negara berkembang lainnya. Contoh gangguan eksternal misalnya, larinya modal asing keluar Indonesia, bencana alam, ketidakstabilan politik dalam negri dan gangguan terrorisme.
  3. Naiknya jumlah cadangan devisa Indonesia. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia November 2017 tercatat USD 125,97 miliar.
  4. Defisit anggaran pemerintah pada level 2,7% dari GDP dan dipertahankan di bawah 3% dari GDP.
  5. Investasi publik mengalami momentum yang baik lewat pengeluaran infrastruktur, biaya pinjaman yang rendah dan implemetasi reformasi struktural.
  6. Risiko gagal bayar utang luar negri dari sektor perbankan masih dalam batas aman.

Tentu saja mereka melakukan penilaiannya melalui analisa yang mendalam dan komprehensif tidak ugal-ugalan. Jadi hampir bisa dapat dipastikan kondisi fundamental ekonomi indonesia dalam kondisi yang sangat baik. Walaupun masih belum sempurna tapi masih dalam koridor-koridor sangat baik. 

Masih perlu perbaikan disisi defisit transaksi berjalan misalnya, menurut data dari Bank Indonesia, neraca transaksi berjalan Indonesia kuartal I tahun 2019 mengalami defisit sebesar 6, 96 milliar U$ Dollar, setara dengan 2,6 persen terhadap PDB, lebih dalam 0,59 persen dibanding dengan kuartal yang sama tahun 2018 yang sebesar 5,19 miliar U$ Dollar. Walau angka 2,6 persen masih dibawah batas aman yaitu 3 persen berbanding PDB.

Perlu bauran kebijakan moneter dari Bank Sentral terkait suku bunga agar rupiah tetap bisa terjaga dengan baik BI menurut Gubernurnya Perry Warjiyo akan menambah likuiditas di pasar arah kebijakan likuiditas tetap kami kendorkan. Likuiditas perbankan sudah kami lakukan injeksi melalui operasi moneter. 

Secara keseluruhan kondisi likuiditas perbankan masih cukup. Kebijakan likuiditas kami arahkan pro-growth," terangnya. Ini dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui ekspor sekaligus diharapkan bisa menekan Current Account Defisit (CAD).

Tapi semua fakta dan data yang diuraikan itu tidak berarti apapun bagi oposisi, opini mereka tentang ekonomi Indonesia seluruhnya buruk bahkan ada saat dimana Capresnya melontarkan ujaran yang sangat tidak pantas terkait utang dan Kemenkeu yang merupakan pelaksana dan pengatur keuangan negara di Indonesia "Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan, tapi mungkin Menteri Pencetak Utang," ujar Prabowo.

@gamal_albinsaid
@gamal_albinsaid
Utang dan defisit menjadi isu yang sangat sexy bagi oposisi dalam rangka memojokan pemerintah demi kepentingan Pilpres yang waktu sedang dalam masa kampanye. Mereka banyak sekali melakukan miss leading data terkait utang kadang kalau bagi mereka yang agak memahami ekonomi. 

Lucu aja, demi kekuasaan tega membohongi publik dengan cara seperti itu sebagai contoh salah seorang juru bicara BPN seorang dokter umum tapi merasa lebih ekonom dari seorang ekonom membandingkan utang pemerintah Jokowi dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya minus Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemudian akibatnya loncatan data dari masa pemerintahan Megawati ke Jokowi angkanya menjadi sangat extrem bedanya dari Rp. 1.298 trliun di zaman pemerintah Megawati menjadi Rp. 4.395,9 triliun, padahal di tengah-tengah antara dua pemerintahan itu ada pemerintahan SBY selama 2 periode, inilah salah satu cara dari oposisi dalam hal ini penantang dalam pilpres dalam melakukan politisasi isu utang demi kekuasaan.

@gamal_albinsaid
@gamal_albinsaid
Utang BUMN pun di goreng dengan cara miss leading seperti ini dimana dana pihak ketiga (DPK) pada BUMN perbankan dibikin sebagai utang oleh dokter ini, padahal semua tahu, itu bukan utang. Kondisi ini terus terjadi sampai tanggal 17 April, memojokan capaian ekonomi pemerintah, dengan cara yang kurang bermartabat. 

Dan sekarang kata 'UTANG" setelah pemungutan suara selesai, tidak terdengar lagi, semakin nyata utang pemerintah cuma jadi jualan buat kepentingan Pilpres saja, bukan tulus concern terhadap kondisi ekonomi negara. Kalo kata orang sunda "Jep Jempling Siga Gaang Katincak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun