Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Administrasi - Berharap memberi manfaat
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penikmat Aksara, Musik dan Tontonan. Politik, Ekonomi dan Budaya Emailnya Ferywidiamoko24@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Berkaca pada Putrajaya...

1 Mei 2019   08:00 Diperbarui: 1 Mei 2019   10:26 495
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemindahan ibukota sudah diputuskan oleh presiden Jokowi. Selepas rapat terbatas yang diadakan presiden Jokowi bersama para menteri terkait, mengumumkan kepastian ibukota pindah ke satu tempat di luar pulau Jawa. Bahkan BAPPENAS telah menghitung anggaran yang dibutuhkan beserta berbagai rencananya.

Walaupun demikian pemindahan ibukota bukan hal yang mudah, persoalan yang akan dihadapi sangat komplek. .Perlu perencanaan yang detail sehingga tercipta kota yang terkonsep baik dan memiliki visi yang jelas mencakup semua aspek sehingga mampu menjadi kota yang nyaman sebagai tempat tinggal, mampu mendukung kegiatan pemerintahan, dan peduli terhadap lingkungan. 

Salah satu kota yang dapat menjadi contoh dalam pembangunan kota yang berkelanjutan adalah Putrajaya, ibukota baru negeri jiran Malaysia. Setelah pemerintah Malaysia memindahkan dari ibukota lama Kuala Lumpur. Karena Kuala Lumpur sudah terlalu sesak oleh berbagai oleh macam kepentingan yang menyebabkan terbenturnya kepentingan pemerintah dan swasta. Oleh sebab itu pemerintah Malaysia  mulai berencana untuk memusatkan kegiatan pemerintahan di tempat yang baru, untuk mendukung pemerintahan yang efektif, rencana ini mulai di inisiasi di dekade 80-an.

Putrajaya dibangun dengan konsep kota yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berkonsep kota taman (garden city)., yang menyelaraskan pembangunan dan manajemen kota dengan alam sekitarnya. Putrajaya adalah kawasan seluas 4931 hektar yang terletak diantara Kuala Lumpur -25km- dan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) -20km-. 

Putrajaya diambil dari nama  Perdana Menteri pertama Malaysia Tuanku Abdul Rahman Putra, kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1995, setelah pemerintah Malaysia membebaskan tanah milik kerajaan Selangor, dengan biaya total pengembangan kawasan saat itu, sebesar  20,9 Ringgit.

Pembangunan tahap pertama dilaksanakan tahun 1996-2000, dengan prioritas awal Kantor Perdana Menteri, Departemen Keuangan, dan instansi pemerintah yang tidak memiliki gedung sendiri di Kuala Lumpur.Tahap kedua adalah pemindahan seluruh kantor pemerintah dan pembangunan perumahan untuk seluruh pegawai pemerintah yang bekerja di Putrajaya yang berlangsung dari tahun 2000-2005. 

Pembangunan Putrajaya direncanakan selesai secara total pada tahun 2015. Memerlukan waktu 20 tahun untuk memindahkan ibukota tersebut secara menyeluruh.

Putrajaya merupakan kota modern  yang terintegrasi, didesain sebagai kota yang berfasiltas lengkap sehingga membuat penghuninya menjadi nyaman. Kota ini terdiri dari 20 distrik, berpusat pada sebuah pulau utama dinamakan Dataran Putra, kota yang dirancang untuk 320.000 orang ini, memiliki fasilitas perumahan, sekolah, pusat perbelanjaan, masjid, area parkir yang tersebar di seluruh kota, terkoneksi dengan "bus service" baik dalam kota maupun keluar Putrajaya, food court, tempat rekreasi, bioskop, dan sebagainya. 

Sebagai kota taman, proporsi pengunaan lahan yang terbesar adalah untuk ruang terbuka sebesar 39,15 persen, selanjutnya adalah 14,42 persen untuk perumahan, 18,40 persen untuk jalan raya, dan ditambah dengan danau seluas 600 hektar.

Selain fasilitas infrastruktur utama berupa bangunan, infrastruktur penunjang untuk transpotasi pun disiapkan secara komprehensif, sehingga sistem tranportasinya terintegrasi, mulai dari jalan utama sepanjang 94,87 km, monorail, MRT, bahkan waterway disiapkan untuk kelancaran sistem transportasi guna memudahkan pergerakan dan koordinasi antar instansi berjalan lancar, serta mobilisasi para pekerja pergi pulang dari perumahan ke kantor nyaman.

Sistem pengelolaan sumber daya air di Putrajaya meliputi daerah tangkapan seluas 50,9 km2, 6 anak sungai, pulau-pulau buatan, yang bermuara di Danau Putajaya seluas 600 hektar dengan kapasitas simpanan sebesar 23,5 juta m3. Danau ini difungsikan sebagai penyeimbang suhu dan cadangan air bersih bagi Putrajaya. Sistem ini mampu memenuhi semua kebutuhan air bagi perkantoran dan perumahan yang berada di kawasan Putrajaya.

Pembangunan Putrajaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik ini memberikan dampak yang sangat baik bagi kelancaran pemerintah Malaysia, produktifitas birokrat menjadi lebih baik. Selain itu karena kota ini tertata dengan baik dalam perkembanganya menarik para turis untuk datang dan berkunjung ke Putrajaya, dan ini menambah pemasukan negara dari sisi turisme. Di sisi politik, penataan ibukota yang baik bisa menambah citra positif bagi negara, sehingga menumbuhkan kebanggaan yang pada akhirnya memunculkan jiwa nasionalisme yang tinggi.

Berkaca pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Putrajaya tersebut, padahal ibukota baru Indonesia itu rencananya nenurut BAPPENAS seluas 40.000 hektar artinya  10 kali lebih luas dari Putrajaya dan perkiraan penghuninya sekitar 1,5 juta orang  yang beraarti 5 kali lebih banyak dari penghuni Putrajaya, tentu saja kompleksitas persoalannya menjadi lebih rumit, dan mungkin waktu yang diperlukan akan menjadi lebih panjang, walaupun akan sangat terbantu oleh teknologi yang lebih maju dibanding saat Putrajaya dibangun.

Anggaran yang akan dikeluarkan untuk pemindahan ibukota Indonesia ini diasumsikan sebesar lebih dari 466 triliun Rupiah, angka yang luar biasa besar, semoga dengan anggaran sebesar itu pembangunannya mempunyai visi yang jelas agar penataan kota terkonsep dan tidak terjadi pembangunan yang "asal jadi". 

Pembangunan infrastruktur yang lengkap dan modern akan mempermudah jalannya proses pemerintahan. Namun selain pembangunan infrastruktur, pembangunan juga perlu memperhatikan kelestarian alam dan harus mampu mengakomodasi kepentingan warga kota yang tinggal baik secara fisik maupun spiritual melalui penyediaan fasilitas ibadah dan rekreasi yang memadai. 

Pembangunan infrastruktur, gedung, jalan, sarana transportasi, saluran drainase, dan sistem manajemen tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat sehingga harus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

SUMBER :

Detik.com

Wikipedia

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun