Intinya, pengalihan alokasi anggaran yang sama ke belanja modal tidak akan menimbulkan efek negatif pada perekonomian. Sebaliknya, jika pengurangan anggaran dilakukan pada semua pos belanja, termasuk belanja modal, maka konsekuensinya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulan
Kebijakan pemangkasan anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sebuah ironi di tengah ambisi besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.Â
Di satu sisi, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas fiskal dan memberikan ruang bagi program-program prioritas, terutama program "Makan Bergizi Gratis" yang menjadi andalan presiden.
Namun, di sisi lain, pemangkasan anggaran ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kinerja kementerian/lembaga.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan terkait konsistensi dan efektivitasnya. Bagaimana mungkin pemerintah melakukan penghematan anggaran dengan cara memangkas belanja di berbagai sektor, sementara di saat yang sama menambah jumlah kementerian dan nomenklatur baru yang justru berpotensi meningkatkan belanja pegawai dan operasional?Â
Inkonsistensi ini tentu dapat menimbulkan keraguan akan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemangkasan anggaran semata, tetapi juga melakukan evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi belanja di setiap kementerian/lembaga.Â
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa realokasi anggaran hasil penghematan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta diprioritaskan untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Lebih dari sekadar "winter is coming" bagi pengguna anggaran, kebijakan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.Â
Reformasi birokrasi yang efektif akan mampu menciptakan birokrasi yang ramping, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan birokrasi yang efektif, anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan penghematan anggaran ini akan sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakannya.Â
