Pendapatan negara, menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdiri dari pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan, pendapatan Badan Layanan Umum, pengelolaan barang milik negara dan terakhir pendapatan yang berasal dari hibah.
Nah, instrumen pendapatan negara tersebut, pasti akan digunakan untuk menambal potensi defisit akibat batalnya kenaikan PPN, terutama lewat menggali lebih dalam potensi dari pajak penghasilan perseorangan maupun badan atau perusahaan.
Atau bisa juga dengan mengoptimalkan pemasukan dari PNBP. Dan kalau harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara atau kelapa sawit membaik, tambahan pendapatan bisa berasal dari situ.
Jika masih kurang juga, tak ada pilihan lain selain menambah utang yang sepertinya akan berupa penerbitan surat berharga negara (SBN).
Konsekuensinya, kalau pilihan tambahan pendapatannya berasal dari pajak, maka Wajib Pajak harus bersiap-siap menghadapi pemeriksaan konfirmasi yang lebih ketat atas harta yang belum terlapor.
Apabila fokus pendapatan tambahannya berasal dari PNBP serta bea dan cukai, bersiaplah menghadapi tarif impor yang sangar mungkin dinaikan.
Kalau, Pemerintah memutuskan berutang, ya berarti penerbitan SBN akan mengalami penambahan.
Namun, sepertinya, untuk menutupi kemungkinan defisit anggaran tersebut Pemerintah akan membagi rata burden-nya tersebut.
Walaupun untuk pastinya, hingga saat ini belum tahu apa pilihan Pemerintah untuk menambal defisit anggaran tersebut.
Terlepas dari pilihan Pemerintah nantinya, kondisi tersebut paling tidak akan mendorong persepsi pasar bahwa Pemerintah Indonesia saat ini membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.
Dampak Pembatalan PPN terhadap Pasar Modal
Alhasil, pasar keuangan terutama para investor obligasi akan membaca peluang, untuk meminta tambahan imbal hasil atau yield lebih tinggi yang dampaknya akan mendorong harga obligasi stagnan cenderung menurun.
