Selain itu, integrasi yang semakin erat antara aset kripto dengan sistem keuangan tradisional juga menjadi pertimbangan penting.
Munculnya berbagai layanan keuangan berbasis kripto, seperti pinjaman kripto dan produk derivatif, menuntut adanya pengawasan yang komprehensif untuk mencegah timbulnya risiko sistemik.Â
OJK memiliki infrastruktur dan kewenangan yang lebih memadai untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko-risiko tersebut, serta memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Pengembangan pasar aset kripto yang lebih sehat juga menjadi tujuan utama dari peralihan ini. OJK memiliki standar yang lebih tinggi dalam hal perlindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.Â
Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong terciptanya pasar aset kripto yang lebih terpercaya dan menarik minat investor institusional.Â
Selain itu, OJK juga dapat berperan sebagai fasilitator inovasi di sektor keuangan, termasuk dalam pengembangan produk dan layanan berbasis aset kripto, namun tetap dalam koridor yang aman dan tidak merugikan konsumen.
Penutup
Dengan peralihan pengawasan aset kripto dari Bappepti yang berada di ranah Kementerian Perdagangan ke OJK, Indonesia telah memasuki babak baru dalam dunia keuangan digital.Â
Langkah strategis ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para investor, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi keuangan di kawasan.Â
Diharapkan, dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan pengawasan yang ketat, ekosistem aset kripto di Indonesia akan tumbuh semakin sehat dan berkelanjutan.Â
Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan global
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H