Upaya Pemerintah Prabowo, Menggali Harta Karun Dari "Underground Economy"

Pertama, potensi negara untuk mendapatkan pajak bakal menguap. Pendapatan negara yang seharusnya bisa dipergunakan  untuk membiayai pembangunan hilang begitu saja.

Kedua, data ekonomi terdistorsi menjadi tidak akurat karena banyak aktivitas ekonomi tidak tercatat alhasil dalam membuat Pemerintah sulit membuat kebijakan yang tepat.

Ketiga, kesenjangan sosial semakin menganga karena orang yang terlibat praktik ekonomi bawah tanah seringkali tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan apalagi jaminan pensiun.

Solusi Mengatasi Underground Economy

Untuk mengatasi masalah ekonomi bawah tanah, Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti menyederhanakan prosedur perizinan berusaha, menurunkan tarif pajak alih-alih menaikannya seperti rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Selain itu perkuat dan pertegas penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku ekonomi bawah tanah ilegal.

Namun yang paling penting adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menjalankan usahanya secara formal  dan sosialisasi serta edukasi yang masif terkait hal ini harus terus dilakukan

Penutup

Mengejar pajak dari underground  economy merupakan upaya ambisius yang dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. 

Mulai dari identifikasi dan pelacakan aktivitas yang sulit hingga mengubah perilaku pelaku ekonomi yang sudah terbiasa beroperasi di luar sistem formal. 

Namun, potensi pendapatan yang sangat besar dari sektor ini tidak dapat diabaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berfokus pada penyederhanaan birokrasi, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.