Seandainya pemerintah berminat memonetasi aktivitas ilegal tersebut melalui pajak, berarti ada banyak sekali aturan yang harus diubah, dan besar kemungkinan akan bertabrakan dengan kebijakan lainnya, karena harus melegalkan sesuatu yang sebelumnya dianggap ilegal.
Tanpa legalisasi ya Pemerintah tak akan dapat memungut pajaknya.
Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin atau lebih tepatnya "berani" Â Pemerintah Prabowo melegalkan aktivitas perjudian dan prostitusi?
Apabila mengacu pada posisi socio, kultural, dan spritual bangsa Indonesia saat ini, rasanya mustahil, siapapun Pemerintah di negeri ini untuk melegalkan judi dan prostitusi secara resmi dan terbuka, bisa di demo berjilid-jilid.
Dengan dasar itu, paling mungkin dilakukan Pemerintah untuk bermain di wilayah ekonomi bawah tanah yang bersifat legal seperti unreported economy, unrecorded economy, dan informal economy.
Faktanya, menurut catatan BPS per Februari 2024, ekonomi Indonesia memang di dominasi oleh sektor informal, tak kurang 59,31 persen pekerja di Indonesia bekerja di sektor ini, dan tak pernah tersentuh pajak.
Sektor informal bisa sangat dominan dalam perekonomian Indonesia, salah satunya karen berbelit-belitnya administrasi pajak di Indonesia dan tarifnya yang dianggap cukup mahal.Â
Ketika pajak dianggap merepotkan dan memberatkan di sisi finansial, banyak pihak atau bisnis lebih memilih untuk tidak melaporkan pendapatannya agar terhindar dari kewajibannya untuk membayar pajak.
Selain itu, birokrasi yang rumit dan korupsi juga menjadi faktor pendorong.
Bayangkan jika untuk memulai sebuah usaha kecil saja harus menghadapi prosedur yang panjang dan berbelit-belit, tentu banyak orang yang akan memilih cara yang lebih mudah, yaitu beroperasi secara informal.
Dampak Underground Economy.
Dampak dari suburnya praktik ekonomi bawah tanah sangat luas, tak hanya merugikan negara karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara leseluruhan.
