Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Kenaikan PPN 12 Persen Khusus Barang Mewah, Menghadirkan Lebih Banyak Pertanyaan daripada Jawaban

6 Desember 2024   12:50 Diperbarui: 6 Desember 2024   14:55 754
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pimpinan DPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Kamis (5/12/2024). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Pertanyaannya, seberapa besar sih tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN selektif khusus untuk barang mewah ini? dan satu lagi, bagaimana kemungkinan terjadinya spillover, atau limpahan dampak kenaikan PPN khusus barang mewah ini terhadap kenaikan barang-barang non-mewah lainnya?

Saya kira ini yang harus dijawab dulu oleh Pemerintah. Apabila memang tambahan penerimaan negara dari skema kenaikan PPN khusus barang mewah ini signifikan dan spillover terhadap barang non-mewah nol, atau nyaris nol, ya go a head dilaksanakan.

Namun jika yang terjadi, sebaliknya, penambahan terhadap penerimaan negara tidak cukup signifikan dan spillover nya cukup besar, ya tunda dulu lah, kenaikan PPN itu secara keseluruhan, tak perlu dipaksakan.

Transparansi dari Pemerintah mengenai hal tersebut menjadi penting, supaya publik Indonesia bisa memahami kebijakan yang dipilihnya tersebut.

Bukan karena egoisme atau keengganan Pemerintah untuk mengubah satu pasal dalam Undang-Undang HPP semata, tapi karena kebijakan menaikan PPN secara parsial tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Penutup

Rencana kenaikan PPN selektif khusus barang mewah ini menghadirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. 

Ketidakjelasan definisi barang mewah, potensi dampak negatif terhadap perekonomian, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan negara menjadi tantangan besar yang harus diatasi pemerintah. 

Implementasi kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang, transparansi yang tinggi, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar tidak membebani masyarakat dan justru merugikan negara.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun