Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Begitu pula dengan tantangan dan peluang ekonomi yang mengiringi setiap era kepemimpinan. Kini, tongkat estafet kepemimpinan telah berpindah dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, menandai babak baru bagi perekonomian Indonesia.
Refleksi Ekonomi Satu Dekade Terakhir
Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2024) diwarnai dengan berbagai dinamika ekonomi. Di satu sisi, kita menyaksikan kemajuan signifikan di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi makro yang terjaga, dan akselerasi ekonomi digital menjadi capaian yang patut diapresiasi.
Namun, di sisi lain, beberapa tantangan masih menghantui. Ketimpangan pendapatan yang persisten, ketergantungan pada komoditas, deindustrialisasi prematur, dan peningkatan utang pemerintah menjadi pekerjaan rumah yang menunggu sentuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir berkisar di angka 5%, meskipun sempat terkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.Â
Angka ini mencerminkan resiliensi ekonomi Indonesia, tetapi juga menegaskan perlunya akselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.Â
Demi mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045, menjadi negara maju dan meloloskan diri dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Dalam konteks global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong baik, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang menurut International Monetary Fund(IMF). berada di kisaran 2-3 persen, cukup bagus meskipun tak bisa disebut luar biasa, "good but not exceptional"
Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam yang diproyeksikan Bank Dunia akan tumbuh 6 persen di tahun 2024 dan 6,5 persen di tahun 2025 , sementara Filipina diperkirakan Asian Developent Bank (ADB) tumbuh 6-6.2% pada periode yang sama.
Apalagi jika kita bandingkan dengan salah satu negara di belahan Asia lainnya yang setara, seperti India yang menurut catatan ADB pertumbuhan ekonominya saat ini mencapai 7 persen.Â
Tantangan Ekonomi ke Depan
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen atau setidak-tidaknya 7 persen "Kalau enggak sampai 8 persen ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 ya 7 (persen)," ujarnya, seperti dilansir Kompas.com.
Jika ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah, ya memang pertumbuhan ekonomi sebesar itu yang harus dicapai, mengingat singkatnya bonus demografi yang Indonesia miliki, sebelum menua seperti Jepang atau Korea Selatan.Â
Struktur demografi kedua negara tersebut memang menua, tapi mereka sudah terlanjur kaya, jadi kondisi ekonomi mereka cenderung reselien
Dengan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini yang berada di kisaran 5 persen, risikonya besar bagi Indonesia untuk tua sebelum kaya, yang artinya terjebak dalam ruang gelap bernama "middle income trap", dan mimpi Indonesia emas 2045 terancam hanya tinggal mimpi saja.
Pertanyaannya kemudian, mungkinkah pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melonjak menjadi 8 persen atau setidaknya 7 persen, di tengah situasi ekonomi global dan domestik sedang "meriang"?
Investasi dan ICOR
Dalam sebuah acara yang diselenggarakan Katadata.co.id, bertajuk "Indonesia Future Policy Dialogue" yang saya hadiri awal Oktober 2024 lalu, Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti target Presiden Prabowo, sangat mungkin tercapai, alias masih sangat realistis, tapi untuk mencapainya butuh waktu dan usaha ekstra.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia yang juga Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri dalam sebuah tulisannya di EastAsiaForum.Org, lebih memilih angka 6 hingga 7 persen sebagai target pertumbuhan yang realistis.
Toh pertumbuham ekonomi sebesar itu pun jika bisa dicapai secara konsisten dan berkualitas potensial membawa Indonesia menjadi negara maju.
Menurutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6-7 persen saja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau rasio yang menunjukkan berapa banyak modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu persen output (PDB), berada di angka 6,33 persen, membutuhkan rata-rata investasi atau invesment rate terhadap Gross Domestik Produk (GDP) sebesar 41-48 persen.
Menurut data Ceicdata.com, invesment rate to GDPÂ Indonesia pada triwulan I 2024 sebesar 30,6 persen.
Dengan gap antara 10,4 hingga 17,4 persen itu untuk menutupinya perlu tambahan Gross domestic saving (GDS) atau total simpanan sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara yang cukup besar atau dengan cara menurunkan besaran ICOR, yang menjadikan setiap sen nilai investasi menjadi lebih efesien.
Untuk menutup gap itu, Pemerintah perlu menaikan Tax Ratio, meningkatkan produktifitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrstruktur, dan perbaikan tata kelola.
Selain itu, Indonesia juga butuh investasi langsung pada industri-industri yang berorientasi ekspor.
Terbatasnya Ruang Fiskal dan Kelas Menengah
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja belum cukup, tantangan lain yang harus dihadapi Pemerintahan Prabowo agar Indonesia bisa lolos dari jebakan pendapatan menengah adalah terbatasnya ruang fiskal akibat tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor atau debt to service ratio(DSR) yang pada triwulan II 2024 volumenya mencapai 16,63 persen, kondisi ini mengurangi alokasi dana untuk pembangunan dan perlindungan sosial.
Faktor internal lain, yang menjadi tantangan bagi Pemerintahan Prabowo ialah masalah yang berhubungan dengan menurunnya jumlah kelas menengah Indonesia, yang merupakan salah satu roda penggerak ekonomi nasionalÂ
Menurut data BPS Jumlah kelas menangah kelas menengah Indonesia pada tahun 2023 hanya tinggal 17 persen turun dibandingkan tahun 2018 yang jumlahnya mencapai 23,4 persen dari jumlah total penduduk Indonesia,Â
Untuk mengatasinya pemerintah mungkin bisa memperluas cakupan perlindungan sosial, serta menciptakan lapamgan kerja formal dengan pendapatan yang layak.
Investasi di bidang, manufaktur, ndustri kreatif dan pariwisata bisa menjadi alternatif bagi penciptaan kelas menengah. Dan terakhir meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur dan UMKM
Efisiensi dan Produktivitas
Sederhananya, "mesin" ekonomi Indonesia saat ini belum mampu bekerja secara maksiimal. Efisiensi investasi masih perlu ditingkatkan agar setiap investasi yang dilakukan dapat menghasilkan "tenaga dorong" yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.
Ibarat mesin kapal yang masih boros bahan bakar, Indonesia perlu melakukan perbaikan dan peningkatan agar investasi yang dilakukan lebih efektif dan efisien.
Tantangan lainnya adalah "beban muatan" yang cukup berat. Tingginya rasio pembayaran utang membatasi kemampuan pemerintah untuk "menambah bahan bakar" atau "memperbaiki mesin" ekonomi.
Ibarat kapal yang membawa muatan berlebih, Indonesia perlu mengurangi beban utang agar lebih leluasa dalam menggerakkan roda perekonomian.
Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintahan Prabowo ke depan perlu fokus pada peningkatan investasi, peningkatan efisiensi, dan pengendalian utang. Di sisi lain, sektor swasta dan masyarakat perlu berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.Â
Dengan kerja sama yang solid dan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengarungi samudra tantangan dan mencapai tujuan untuk menjadi negara maju yang sejahtera.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI