Sri Mulyani Kembali Menjabat Menkeu di Era Prabowo, atau Siapa yang Pantas?

 

Pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin (09/09/2024), seperti yang diunggah di akun Instagram resmi milik Menkeu @smindrawati, menimbulkan spekulasi bahwa mantan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia ini akan kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo.

Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Namun spekulasi ini kemudian ditepis oleh Wakil Menteri Keuangan II, yang juga merupakan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa perjumpaan itu hanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sedang berjalan dan APBN 2025 yang bakal disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan.

“Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan jabatan, baik itu antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo, maupun secara keseluruhan kabinet,” ungkap Thomas, seperti dilansir CCNIndonesia.com, Rabu (11/09/2024).

Senada dengan Thomas Djiwandono, lewat akun Instagramnya, Sri Mulyani pun menyampaikan hal yang serupa. Hanya dua topik yang mereka bahas: pertama, mengenai pelaksanaan APBN 2024 yang sedang berjalan dan akan ditutup pada Desember 2024, saat Prabowo sudah memerintah.

Oleh sebab itu, penting bagi Presiden terpilih untuk mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN 2024.

Kedua, membahas APBN 2025 dan berbagai program serta usulan anggaran yang pelaksanaannya akan dilakukan Prabowo.

Spekulasi terkait posisi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo mendatang terus menghangat. Apalagi, isunya mantan Danjen Kopassus di era Suharto ini menginginkan kabinet kerja atau Zaken Kabinet yang bisa langsung tancap gas menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang tak mudah, selepas ia bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dilantik bulan depan.

Zaken Kabinet adalah konsep kabinet yang terdiri dari para ahli dan profesional di bidangnya, bukan berdasarkan afiliasi politik, meskipun dalam prespektif saya Zeken Kabinet tak akan pernah kejadian di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang,

Tetapi apapun jenis kabinetnya, Zaken lah, pelangi lah, tetap saja dibutuhkan Menteri Keuangan yang mumpuni dan dapat diterima Pasar, dan tentu saja paham betul situasi perekonomian saat ini, cakap dalam mengelola fiskal dan skema keuangan negara lainnya, serta mengerti constraint politik yang pasti berkelindan di dalamnya. Selain itu, tentu saja harus berintegritas.

Tak banyak orang yang memiliki kapasitas mumpuni seperti ini di Indonesia. Salah satunya masih, Sri Mulyani Indrawati. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, salah satu contoh keberhasilan dari Sri Mulyani, berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan fiskal yang responsif dan adaptif. 

Meskipun, seperti diungkapkan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, Sri Mulyani besar kemungkinan tak akan menduduki jabatan Menkeu di era Prabowo karena keduanya tak memiliki pandangan yang sama; chemistry-nya tak cocok.

Lantas, siapa yang paling cocok dan kemungkinan akan menjabat sebagai bendahara negara di Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Sejumlah nama memang terus beredar di tengah masyarakat, di antaranya Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Keuangan di era Presiden SBY, Muhammad Chatib Basri, yang kini menjadi Dosen di Universitas Indonesia dan Komisaris Utama Bank Mandiri.

Kursi Menteri Keuangan memang jabatan paling penting di antara pos-pos kementerian di bidang ekonomi lainnya. Bagi pasar, peran Menteri Keuangan sangat menentukan keberlangsungan perekonomian Indonesia. Menurut ekonom senior,yang baru saja meninggal dunia, Faisal Basri, “Posisi Menteri Keuangan sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Dibutuhkan seseorang yang tidak hanya paham ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan politik untuk bernegosiasi dengan berbagai pihak.”

Dengan berbagai spekulasi yang terus berkembang, siapa yang akan menduduki posisi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Sri Mulyani akan kembali, ataukah nama-nama lain seperti Kartiko Wirjoatmodjo, Mahendra Siregar, Budi Gunadi Sadikin, atau Muhammad Chatib Basri yang akan dipilih? 

Yang pasti, siapapun yang terpilih harus mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang kompleks, serta memiliki integritas dan kemampuan politik yang kuat. 

Hanya dengan demikian,Pemerintah Prabowo ke depan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar, serta membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.